Follow
ICW merasa ada kejanggalan atas tewasnya Johannes saksi kunci e-KTP
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ikut memantau perkembangan atas meninggalnya saksi kunci kasus megakorupsi e-KTP, Johannes Marliem. Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Peradila, Aradila Caesar mengatakan momentum meninggalnya saksi kunci tersebut menimbulkan kejanggalan dan tanda tanya besar.
"Orang meninggal kita kan tidak bisa prediksi itu bukan kuasa kita. Tapi kalau kita melihat momentum kan ada suatu kejanggalan. Kenapa momentum meninggalnya, saat kasus e-ktp sedang ditangani oleh KPK," katanya seusai konferensi pers di Kantor Sekeretariatan ICW, Jakarta, Minggu(13/8).
Pihak ICW meminta KPK turut menyelidiki kematian saksi kunci ini dan menjelaskan kepada masyarakat apakah ada keterkaitan dengan permasalahan korupsi e-KTP atau hal-hal lain dibalik kematian Johannes.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang diharapkan dari IKN? Chairman Centennial Z Dinno Ardiansyah berharap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menjadi peradaban yang maju dan manusiawi begitu selesai dibangun kelak.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Kenapa ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Bagaimana ICW kritik KPK soal Harun Masiku? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
"Kita minta KPK dan juga bekerja sama dengan pihak otoritas untuk menyelidiki kematian dari saksi kunci tersebut dengan serius. Artinya nanti KPK harus bisa menjelaskan kepada publik kenapa kematiannya," pintanya.
ICW berharap dengan kematian saksi kunci, tidak membuat efek negatif untuk permasalahan kasus e-KTP ini. "Jangan sampai kematiannya berdampak negatif dalam konteks membongkar kasus e-ktp tersebut," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Albertina menyebut sidang putusan etik Johanis Tanak akan digelar secara terbuka
Baca Selengkapnya
Kompolnas masih mempelajari lebih lanjut mengenai keputusan penghentian penyidikan di kasus kebakaran Gedung Cyber 1.
Baca Selengkapnya
"Menyatakan Terperiksa Sudara Johanis Tanak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku,"
Baca Selengkapnya
Seharusnya, sidang putusan dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak digelar hari ini secara terbuka.
Baca Selengkapnya
Korban meninggal setelah sepeda motor bermuatan logistik yang dikendarai menabrak trotoar.
Baca Selengkapnya
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, penghentian penyidikan dalam kasus kebakaran Gedung Cyber 1 tidak dapat diterima begitu saja.
Baca Selengkapnya
Dari hasil gelar perkara itulah, lanjut Darwis, apakah kasus kecelakaan yang tewaskan Yosafat akan menjadi tindak pidana.
Baca Selengkapnya
Lewat akun X @Jourahs, disebutkan kalau keluarga merasa janggal atas kematian Yosafat
Baca Selengkapnya
Johan mengungkapkan banyak kejanggalan dan dugaan kebohongan yang dilakukan penyidik Sat Lantas Polresta Tangerang, saat menangani penyidikan.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Bahkan karena datanya dimanipulasi oleh oknum tertentu, kartu BPJS bersama istri serta anak-anaknya pun telah dinonaktifkan.
Baca Selengkapnya
Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca Selengkapnya