Follow
ICW: Pemaksaan Pilkada saat Pandemi Upaya Orang-orang Kuat untuk Memupuk Kekayaan
Merdeka.com - Peneliti ICW Egi Primayogha berharap Pilkada Serentak 2020 ditunda. Sikap ini diambil dengan beberapa pertimbangan seperti kondisi pandemi dan kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.
"Masih banyak pihak yang berharap agar Pilkada di tengah pandemi ditunda, termasuk di antaranya kami dari ICW. Kami sendiri dari ICW sebetulnya masih berharap dan mendorong agar pilkada di tengah pandemi ditunda pelaksanaannya," ujar Egi saat menjadi pembicara di live Facebook Sahabat ICW pada Minggu (25/10).
Menurut Egi, Pilkada Serentak 2020 dapat mempercepat laju penularan Covid-19. Hal ini dikarenakan angka kasus positif Covid-19 masih dibilang mengkhawatirkan.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Apa saja yang dipilih di Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Jadi tentunya kalau pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi yang tidak mereda, pasti pelaksanaannya akan memperparah kasus pandemi yang sudah ada," imbuhnya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi juga berpotensi membuat kasus-kasus kecurangan yang melibatkan Pilkada semakin marak terjadi karena pengawasannya akan melemah. ICW juga memprediksi praktik jual beli suara atau politisasi bansos akan semakin marak terjadi karena banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Egi mengaku timbul kecurigaan bahwa Pilkada Serentak 2020 yang terkesan dipaksakan ini merupakan upaya dari beberapa pihak untuk memperkaya diri.
"Kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini ramai-ramai soal UU Cipta Kerja, kami sejujurnya curiga gitu, bahwa pemaksaan pilkada di tengah pandemi adalah salah satu rangkaian, upaya dari orang-orang kuat untuk memupuk kekayaannya," katanya.
Egi juga mengungkit terkait maraknya politik dinasti yang terjadi pada Pilkada ini. Beberapa contohnya adalah anak dan mantu dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution yang maju sebagai calon wali kota Solo dan Medan. Ada juga anak dari wakil presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan.
Reporter magang: Maria Brigitta Jennifer
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Isu mengenai "Partai Coklat" menarik perhatian masyarakat dan memicu diskusi mengenai netralitas dalam proses demokrasi pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca Selengkapnya
Bukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.
Baca Selengkapnya
Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Baca Selengkapnya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca Selengkapnya
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca Selengkapnya