ICW: Pemberantasan korupsi 'kiamat' jika UU KPK direvisi

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia dan pelemahan terhadap eksistensi KPK kembali diuji. Kali ini melalui upaya segelintir politisi di DPR yang berupaya kembali melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK.

"Upaya pelemahan komisi antikorupsi ini melalui revisi UU KPK bukan baru kali ini saja muncul, karena dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sudah ada dua kali upaya merevisi UU KPK," demikian siaran pers Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, Lalola Easter, Aradila Caesar, Rabu (7/10).

ICW menduga revisi UU KPK menjadi agenda dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap eksistensi KPK memberantas korupsi. Bahkan banyak pihak menduga bahwa usulan revisi UU KPK merupakan titipan para koruptor atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK.

Orang lain juga bertanya?

"Padahal selama ini KPK telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, dan khususnya dalam upaya melakukan penindakan perkara korupsi dengan maksimal. Namun dibalik kewenangan KPK yang luar biasa masih saja ada pihak-pihak yang berharap sebaliknya. Ingin KPK dibubarkan atau kewenangan penindakannya dipangkas. Pra pro koruptor lebih suka menjadikan KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Menurut ICW, pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah, melalui proses legislatif dengan cara melakukan revisi UU KPK. Saat ini beredar naskah revisi UU KPK yang patut diduga berasal dari gedung Parlemen di Senayan.

"Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas) hal krusial dalam revisi UU KPK versi Senayan yang pelan-pelan akan membawa upaya pemberantasan korupsi menuju hari kiamat atau kegelapan," katanya.

Seperti diketahui, DPR berencana merevisi UU KPK. Beberapa usulan di antaranya, umur KPK hanya berusia 12 tahun sejak UU disahkan, KPK hanya boleh mengusut kasus di atas Rp 50 miliar, KPK harus meminta izin pengadilan untuk melakukan penyadapan.

(mdk/dan)