Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ICW: Perusahaan Kontraktor & Buku Sekolah Garap Proyek Alkes di Kemenkes

ICW: Perusahaan Kontraktor & Buku Sekolah Garap Proyek Alkes di Kemenkes KPU Makassar periksa swab petugas KPPS. ©2020 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perbedaan penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) pengadaan barang/jasa (PBJ) Kementerian Kesehatan. Dari 174 paket yang menggunakan APBN, terdapat 74 paket pengadaan langsung, tetapi ICW menemukan hanya 11 paket yang terdapat di RUP.

"Pengadaan ada 74 paket, tapi ini 11 paket ini di RUP tidak sesuai dengan realisasi. Kalau tidak sesuai bagaimana publik memantau," ucap Peneliti ICW Divisi Pelayanan dan Reformasi Birokrasi Dewi Anggraeni dalam diskusi 'Mengurai Pengadaan Covid-19: Sejauh Mana Publik Bisa Mengawasi' dalam siaran telekonferensi, Jumat (11/12).

Tidak hanya itu, dari 11 paket tersebut terlihat rencana pengadaan langsung melebihi Rp200 juta. Hal tersebut, kata Dewi, telah melanggar persyaratan pengadaan barang dan jasa yang tidak boleh menggunaan pengadaan langsung paling banyak Rp200 juta.

"Metode pengadaan tidak terinformasi dengan jelas, sehingga tidak dapat dipantau oleh publik oleh masyarakat, walaupun ada aturan terkait pengadaan darurat. Tetapi tidak serta merta informasi perencanaan dan pengadaan minim informasi," ungkap Dewi.

Kemudian terlihat dari 11 paket tersebut, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) tidak ada informasi di kolom pemenangan pada halaman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Tak Berpengalaman

Namun di bagian evaluasi, pihaknya menemukan perusahaan yang lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, PT Ziya Sunanda Indonesia. Tapi perusahaan ini justru memenangkan tender pengadaan bahan reagen Covid-19.

"Jika benar perusahaan ini pemenangnya dari hasil penelusuran, perusahaan ini lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, tidak ada pengalaman pengadaan alat material kesehatan (almatkes)," kata Dewi.

Tidak hanya itu, ICW juga menemukan pemenang tender pengadaan masker di Poltekkes Kupang, CV Johan Agung, yang tidak berpengalaman mengikuti tender pengadaan alat kesehatan.

Kemudian, berdasarkan penelusuran ICW, perusahaan itu justru pernah mengikuti pengadaan perlengkapan gedung kantor dan buku koleksi perpustakaan SMP swasta pada 2019.

"Harusnya punya track record pengadaan sejenis," kata Dewi.

Diketahui, ICW mendapatkan data tersebut dari RUP yang diakses dari SIRUP LKPP dengan paket pengadaan dipilih yang penyediaanya dimulai Maret-Juli 2020. Pengumulan data dimulai 19 Juli-2020 pukul 21.00-20 Juli 2020 pukul 21.00 WIB.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Geledah Kantor BNPB hingga Kemenkes
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Geledah Kantor BNPB hingga Kemenkes

KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes
KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi APD Kemenkes, Lima Orang Dicegah ke Luar Negeri
Kasus Korupsi APD Kemenkes, Lima Orang Dicegah ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi APD Kemenkes, KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar hingga Rumah
Kasus Korupsi APD Kemenkes, KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar hingga Rumah

Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya
KPK: Nilai Proyek Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes Rp 3,03 Triliun
KPK: Nilai Proyek Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes Rp 3,03 Triliun

Nilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
Kejari Depok Endus Dugaan Korupsi UPN Veteran, Pihak Kampus Buka Suara
Kejari Depok Endus Dugaan Korupsi UPN Veteran, Pihak Kampus Buka Suara

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta diterpa isu korupsi. Bagaimana duduk perkaranya?

Baca Selengkapnya
KPK Bongkar Bantuan Presiden Dikorupsi Rp125 Miliar
KPK Bongkar Bantuan Presiden Dikorupsi Rp125 Miliar

KPK telah menetapkan Ivo Wongkaren alias IW sebagai tersangkanya

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus
Usut Korupsi Pembangunan 488 Toilet Telan Anggaran Rp96 Miliar, KPK Bentuk Tim Khusus

Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.

Baca Selengkapnya
5 Fakta Baru Dugaan Korupsi PT INKA, Bikin Proyek Fiktif dan Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah
5 Fakta Baru Dugaan Korupsi PT INKA, Bikin Proyek Fiktif dan Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Kejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Subkontrak Pengerjaan Shelter Tsunami di NTB
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Subkontrak Pengerjaan Shelter Tsunami di NTB

Namun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI

Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Baca Selengkapnya