ICW: Perusahaan Kontraktor & Buku Sekolah Garap Proyek Alkes di Kemenkes
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perbedaan penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) pengadaan barang/jasa (PBJ) Kementerian Kesehatan. Dari 174 paket yang menggunakan APBN, terdapat 74 paket pengadaan langsung, tetapi ICW menemukan hanya 11 paket yang terdapat di RUP.
"Pengadaan ada 74 paket, tapi ini 11 paket ini di RUP tidak sesuai dengan realisasi. Kalau tidak sesuai bagaimana publik memantau," ucap Peneliti ICW Divisi Pelayanan dan Reformasi Birokrasi Dewi Anggraeni dalam diskusi 'Mengurai Pengadaan Covid-19: Sejauh Mana Publik Bisa Mengawasi' dalam siaran telekonferensi, Jumat (11/12).
Tidak hanya itu, dari 11 paket tersebut terlihat rencana pengadaan langsung melebihi Rp200 juta. Hal tersebut, kata Dewi, telah melanggar persyaratan pengadaan barang dan jasa yang tidak boleh menggunaan pengadaan langsung paling banyak Rp200 juta.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa yang ditemukan KPK di Basarnas? Lembaga antirasuah mengungkap kasus dugaan korupsi di Basarnas.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
"Metode pengadaan tidak terinformasi dengan jelas, sehingga tidak dapat dipantau oleh publik oleh masyarakat, walaupun ada aturan terkait pengadaan darurat. Tetapi tidak serta merta informasi perencanaan dan pengadaan minim informasi," ungkap Dewi.
Kemudian terlihat dari 11 paket tersebut, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) tidak ada informasi di kolom pemenangan pada halaman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Tak Berpengalaman
Namun di bagian evaluasi, pihaknya menemukan perusahaan yang lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, PT Ziya Sunanda Indonesia. Tapi perusahaan ini justru memenangkan tender pengadaan bahan reagen Covid-19.
"Jika benar perusahaan ini pemenangnya dari hasil penelusuran, perusahaan ini lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, tidak ada pengalaman pengadaan alat material kesehatan (almatkes)," kata Dewi.
Tidak hanya itu, ICW juga menemukan pemenang tender pengadaan masker di Poltekkes Kupang, CV Johan Agung, yang tidak berpengalaman mengikuti tender pengadaan alat kesehatan.
Kemudian, berdasarkan penelusuran ICW, perusahaan itu justru pernah mengikuti pengadaan perlengkapan gedung kantor dan buku koleksi perpustakaan SMP swasta pada 2019.
"Harusnya punya track record pengadaan sejenis," kata Dewi.
Diketahui, ICW mendapatkan data tersebut dari RUP yang diakses dari SIRUP LKPP dengan paket pengadaan dipilih yang penyediaanya dimulai Maret-Juli 2020. Pengumulan data dimulai 19 Juli-2020 pukul 21.00-20 Juli 2020 pukul 21.00 WIB.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaSebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaUniversitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta diterpa isu korupsi. Bagaimana duduk perkaranya?
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan Ivo Wongkaren alias IW sebagai tersangkanya
Baca SelengkapnyaAlex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca SelengkapnyaKejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaNamun belakangan diketahui PT Waskita malah mensubkontrak perusahaan lain untuk pengerjaan shelter tersebut.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca Selengkapnya