ICW: Pilih Kapolri, Jokowi diminta contoh SBY
Merdeka.com - Kasus perseteruan antara KPK vs Polri terus berlanjut. Calon Kapolri yang disetor oleh Presiden Joko Widodo malah dijadikan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi pun kini telah menunjuk Plt Kapolri, Komjen Badrodin Haiti. Sampai kapan Kapolri definitif terpilih?
Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Irawan, harusnya Presiden Jokowi meniru mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memilih Kapolri. Jokowi diminta melibatkan pihak-pihak lain, seperti saat memilih para menteri dulu.
"Jokowi harus mencontoh Pak SBY yang melibatkan instansi lain walaupun hak presiden," kata Ade Irawan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Termasuk Kompolnas jangan memaksakan pihak-pihak tertentu hanya mempertimbangkan politis," imbuhnya.
Jokowi, imbuh Ade Irawan, harus belajar dari kasus Komjen Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi Sebagai Kapolri, tanpa meminta pertimbangan usulan KPK dan PPATK.
"Saya kira presiden dan Kompolnas harus belajar dari pengusulan BG, yang prosesnya yang cenderung terburu-buru dan mengabaikan masukan KPK dan PPATK. Jangan sampai pemilihan pengganti BG melalui proses yang sama yang cenderung tertutup," papar Ade Irawan.
Keterlibatan KPK, imbuh Ade, sangat penting karena memiliki data-data penting yang bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan keputusan.
"KPK seharusnya dilibatkan karena memiliki data-data integritas pejabat publik KPK, PPATK dan Komnas HAM juga, bukan hanya Kompolnas," ujarnya.
Ditanya soal isu adanya penggeledahan kantor KPK oleh kepolisian, menurut Ade kalau pun memang ada, harusnya Presiden Jokowi menegur polisi.
"Mestinya presiden menegur kepolisian yang memang kalau ada berusaha menggeledah KPK. Presiden harus mendorong KPK menyelesaikan kasus sebelumnya yang diawali dengan BG," jawab Ade.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan 2004 hingga 2009, JK cenderung berselisih paham dengan SBY.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sedang berada di Jawa Tengah sejak tiga hari lalu.
Baca SelengkapnyaSBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada hari Rabu (21/02) lalu
Baca SelengkapnyaDia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan siap beri masukan susunan kabinet Prabowo jika diminta
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaWatimpres wajib memberikan pertimbangan kepada Presiden
Baca Selengkapnya