ICW: Presiden Sungkan Sentuh Isu Pemberantasan Korupsi karena Dua Menteri Terjerat
Merdeka.com - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto angkat suara terkait tidak disinggungnya isu pemberantasan korupsi dalam pidato presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai presiden sungkan untuk menyentuh isu tersebut. Alasannya, karena ada dua Menteri di kabinetnya yang tersandung kasus rasuah.
"Kelihatannya Presiden sungkan menyentuh isu pemberantasan korupsi karena dua menterinya justru terjerat korupsi," ujar dia, saat dihubungi merdeka.com, Senin (16/8).
Secara pribadi dia mengaku berharap Presiden tetap membicarakan seputar isu pemberantasan korupsi dalam pidato. Paling kurang Presiden membeberkan apa saja jurus yang bakal digunakan negara untuk mencegah korupsi di tengah pandemi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pesan dalam kata-kata lucu nya? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
"Saya pribadi berharap isu pemberantasan korupsi tetap di singgung paling tidak strategi yang akan dilakukan presiden dan aparaturnya untuk mencegah korupsi di masa pandemi.
Menurut dia, besarnya alokasi anggaran untuk penanganan pandemi patut diapresiasi. Namun, di sisi lain juga perlu diwaspadai agar tidak sampai dikorup.
Karena itu, Presiden harus menyampaikan upaya atau strategi untuk mengawal aliran dana tersebut. "Bahwa ada jumlah anggaran negara dan daerah yg terus dialokasikan satu sisi harus diapresiasi tetapi di sisi lain harus diwaspadai," tegas dia.
"Oleh karena itu supaya tidak dikorupsi ya Presiden harus jelaskan strategi dari eksekutif seperti Kepolisian, Kejaksaan, pengawas internal Kementerian dan Lembaga mau ngapain di masa pandemi yang belum usai ini," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal kebocoran-kebocoran anggaran kembali disinggung Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik.
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Baca SelengkapnyaLembaga-lembaga penegak hukum tersebut punya komitmen untuk maju dengan menjaga integritas.
Baca SelengkapnyaPrabowo memberi contoh pentingnya dukungan unsur pimpinan dalam pemberantasan korupsi melalui peribahasa soal ikan yang busuk.
Baca SelengkapnyaHasan mengungkapkan, Prabowo meminta penegak hukum tak ragu menindak empat persoalan itu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, pemerintahan saat ini diakui masih ada sejumlah kekurangan.
Baca SelengkapnyaPidato yang dimaksud yakni komitmen Ketua Umum Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaFormat PAKU Integritas tidak seperti forum debat ala KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Baca SelengkapnyaMenurut data ICW, kata Ganjar, kerugian negara akibat korupsi mencapai puluhan triliun.
Baca Selengkapnya