ICW sebut pembahasan APBD bisa jadi ajang balas budi gubernur
Merdeka.com - Koordinator monitoring analisa anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, pembahasan APBD rawan terjadi penyimpangan baik legislatif maupun eksekutif. Terlebih, menurut dia, mereka yang dipilih menjadi eksekutif dan legislatif dibantu oleh pengusaha-pengusaha lokal.
"APBD di parlemen ruang bagi-bagi jatah melalui penyusupan. Sementara bagi gubernur ataupun bupati, pembahasan APBD bisa menjadi ajang balas budi terhadap para penyandang dana yang mendukungnya semasa kampanye. Caranya dengan memilih mereka sebagai pelaksana proyek yang diadakan pemda/pemprov," kata Firdaus di Kantor ICW, Jakarta, Senin (9/3).
"Sama-sama ada peluang terlibat, kalau di parlemen bagi-bagi, tapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa," imbuhnya.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada memilih beberapa posisi penting yang mencakup: 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Bupati dan Wakil Bupati, 3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada adalah proses di mana masyarakat memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memegang kendali atas pemerintahan daerah mereka selama beberapa tahun ke depan.
Sementara di kesempatan yang sama, Febri Hendri AA koordinator divisi montioring pelayanan publik mengharapkan Presiden Joko Widodo menerapkan sistem e-budgeting untuk mengontrol APBD. Selain itu, e-catalog juga diterapkan di seluruh daerah Indonesia.
"Kalau Jokowi masih komitmen pemberantasan korupsi. Maka berani tidak Jokowi terapkan e-budgeting untuk seluruh Indonesia kayak di Surabaya," kata Febri.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan perlunya dukungan masyarakat Tangerang, untuk bersama-sama memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang juga mengusung dirinya.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaPKS mengungkapkan alasan hanya mengusung Sohibul Iman sebagai Cawagub Jakarta pendamping Anies.
Baca SelengkapnyaDPW PKB mendengar aspirasi dari tingkat ranting, PAC, DPC, hingga DPW sebelum mendukung Anies.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal peluang partainya ikut mendukung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaJika PDIP bersama PKB dan PKS mendukung Anies maka akan semakin bagus dan berpeluang menang.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Kalimantan memiliki kekhasan. Terlebih, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang bagus.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaDPW PKB Jakarta mencalonkan Anies Baswedan sebagai Cagub di Pilgub Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAnies datang seorang diri mengenakan baju batik lengan panjang dengan motif batik
Baca SelengkapnyaSebagai pemerintah, Anies mengaku harus mendengar banyak masukan, bukan diputuskan karena menyesuaikan selera sepihak.
Baca Selengkapnya