ICW sebut putusan MK soal angket KPK kuatkan dugaan lobi politik Arief ke DPR

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait dengan hak angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK menyatakan KPK adalah bagian dari eksekutif dan bisa diangket oleh DPR.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ( ICW) Lalola Easter menilai putusan tersebut semakin menguatkan isu lobi politik Ketua MK Arief Hidayat dengan Komisi III DPR.

"Putusan ini bisa dibaca lain oleh publik. Ini menguatkan dugaan kami di awal bahwa salah satu hal yang ditawarkan Arief Hidayat ketika menuju fit ann propertest itu antara lain pengujian UU ini. Dengan putusan ini khawatir menguatkan dugaan lobi-lobi," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/2).

Sebelumnya, ICW, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah pemohon lainnya ikut mengajukan uji materi II MD3 ke MK. Mereka mempersoalkan keabsahan pembentukan hak angket DPR terhadap KPK. Namun, setelah isu lobi politik yang dilakukan antara Arief Hidayat dan Komisi III DPR menyeruak, mereka mencabut gugatan tersebut.

Dia mengatakan, selisih jumlah hakim yang menolak dengan yang menerima amat tipis. Lima hakim menyatakan menolak permohonan pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR adalah sah. Sementara, empat hakim konstitusi lainnya menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut.

"Putusan ini bisa dibaca lain oleh publik," katanya.

Lima hakim yang menyatakan menolak yakni; Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul. Sementara empat hakim yang menyatakan disssenting opinion yakni; Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo.

Dewan Etik MK sebelumnya menyatakan Arief Hidayat tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan pimpinan Komisi III. Namun, Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta. Dewan Etik MK lantas menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.