ICW sebut SBY lebih tegas dari Jokowi soal pemberantasan korupsi
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta presiden Joko Widodo berani untuk mengambil sikap mencabut pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Koordinator Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengatakan, saat ini presiden Jokowi dalam desakan beberapa pihak untuk menolak dan melantik Komjen Budi Gunawan.
"Kalau saya pikir ya kompromi (Tim sukses) ya Jokowi melakukan kompromi, dia didesak untuk dilantik dan didesak menolak pelantikan. Ini memang menjadi perdebatan, bagi kami masyarakat sipil," ujar Emerson di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (18/1).
Menurut Emerson Presiden Jokowi kurang tegas dibanding presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Karena, SBY dalam memimpin pemerintahan kabinet meminta jajarannya untuk mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai tersangka.
-
Mengapa Budi Arie menegaskan tidak perlu transisi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo? Sebab, Prabowo bukan orang baru di dalam pemerintahan. Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Kenapa Budi Arie menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
"Sedikit banyak kita melihat SBY lebih tegas dari pada Jokowi saat kondisi yang saya kira cukup jernih, mengambil tindakan toh harus mundur atau dipecat seperti itu," ujarnya.
Bahkan dia menyakini presiden Jokowi akan menyerahkan perkembangan status hukum tersangka Komjen Budi Gunawan kepada KPK. Sebab itu, Jokowi tak mau keputusan yang cepat. "Seberapa cepat juga KPK menangani kasus ini, Jokowi jangan nekat untuk melantik."
ICW juga mengharapkan presiden Jokowi jangan melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri secara diam-diam. Hal ini pernah terjadi saat Jokowi melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
"Sangat mungkin diam-diam dilantik ketika kasus pemilihan Jaksa Agung begitu cepat, ini yang kita khawatir dan jangan sampai semua pihak kecolongan dalam hal ini."
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut mendapatkan arahan dari Jokowi meski secara tidak langsung.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaDia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaPrabowo sudah memberi petunjuk kepada kabinetnya untuk bekerja secara tegas dan arif.
Baca SelengkapnyaMenurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaNotabene Budi Gunawan disebut-sebut merupakan 'pihak' Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaAHY menilai praktik cawe-cawe harus dicegah bersama agar demokrasi tidak mundur.
Baca Selengkapnya