ICW sesalkan Jokowi masih tak libatkan KPK dalam pilih calon Kapolri
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo dalam pemilihan calon Kapolri pengganti Komjen Polisi Budi Gunawan. ICW heran mengapa Presiden lagi-lagi tidak melibatkan KPK maupun PPATK padahal sudah ada contoh kasus Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka.
"Seperti pepatah keluar dari kandang macan masuk ke dalam mulut buaya. Gak akan menyelesaikan masalah," ujar Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (5/2).
Emerson mengatakan, bukan saja calon Kapolri yang harus dilibatkan dalam KPK dan PPATK untuk rekam jejak pejabat. Namun juga dirjen pajak dan para pejabat yang menduduki sektor strategis di dalam kabinetnya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
Sikap itu lah, kata Emerson, yang semakin membenarkan Jokowi ditekan pihak luar dalam pemilihan pejabat strategis di dalam kabinetnya.
"Ini juga kita pertanyakan Jokowi, benar pernyataan bahwa pencalonan ini karena bukan inisiatif dari Jokowi tetapi karena ada tekanan politik dari orang sekeliling Jokowi, kenapa dia tidak libatkan PPATK dan KPK, ini berbanding terbalik dengan waktu pemilihan menteri, artinya apa jangan-jangan memang hasilnya itu akan keluar stabilo merah," ujarnya.
Jika Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK, kata Emerson dikhawatirkan akan mengulang sejarah yang sama, yakni seperti orang tersebut tersangkut kasus korupsi.
"Bukan hanya batalkan pencalonan, kalau pelantikan kan mungkin masih bisa dilantik kapan nantinya, harusnya batalkan pencalonan, prosedur yang kita proses penjaringan agak lebih ketat, harusnya dipilih mereka-mereka yang memiliki noda yang lebih sedikit. Pilihlah mereka yang nodanya paling sedikit," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaSelain itu, dia juga meminta agar pengusaha berhati-hati memilih pemimpin Indonesia Selanjutnya.
Baca SelengkapnyaWalaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca Selengkapnya