Ide Bupati Banyuwangi bangun jembatan Jawa-Bali ditolak tokoh agama

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Arus penyeberangan Jawa-Bali dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Gilimanuk, dan sebaliknya, terus mengalami peningkatan. Terlebih jika memasuki musim liburan. Untuk meningkatkan nilai ekonomis, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memiliki ide membangun jembatan seperti Suramadu.

Usulan tersebut dituangkan Anas usai rapat koordinasi di Pelabuhan ASDP Ketapang, Senin (14/3).

Menyikapi ide tersebut, Ketua PHDI Kabupaten Jembrana, I Komang Arsana menolak. Menurutnya, dilihat dari sejarah Pulau Bali, yang mana dalam mitologi Dang Hyang Sidimantra sengaja memutus Pulau Bali dengan Pulau Jawa.

Orang lain juga bertanya?

Dari mitologi Hindu yang telah masuk dalam sejarah Bali itu, menurutnya secara sekala dan niskala, Bali dengan Jawa sejak awal memang sudah dibuat sedemikian rupa, harus dibatasi laut yang merupakan salah satu filter sehingga hal-hal negatif dan pengaruh buruk dari luar Bali dan segala sesuatu dari luar Bali menjadi lebih mudah diawasi.

"Jika benar seperti yang diusulkan Bupati Banyuwangi itu, pembangunan jembatan Jawa-Bali akan sangat berpengaruh pada tatanan sosial budaya masyarakat. Akan ada pergeseran-pergeseran nilai di Bali," ujarnya, Rabu (16/3).

Karena itu dia mengaku akan tetap memperjuangkan Jembrana sebagai pintu gerbang Bali di bagian barat harus melalui laut. Dengan tegas menolak pembangunan jembatan Jawa-Bali itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Wadah Antar Lembaga Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kabupaten Jembrana, I Ketut Sujono.

"Lagi pula pembangunan jembatan tersebut tidak menjamin masyarakat Bali maupun Jawa lebih sejahtera," ketusnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) Kabupaten Jembrana, I Gusti Bagus Putra Riyadi saat dikonfirmasi menyatakan pembangunan Jembatan Jawa-Bali di Selat Bali itu baru merupakan isu atau wacana.

Bahkan menurutnya isu tersebut sudah lama terdengar dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pembangunan jembatan di selat Bali menurutnya merupakan kewenangan pusat.

(mdk/cob)