Ide Luhut Pandjaitan minta koruptor tak dipenjara tuai kritik

Merdeka.com - Mantan menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menko Kemaritiman pernah mengatakan pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi. Pertimbangannya kondisi lembaga-lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang sudah tidak memadai untuk menerima tambahan narapidana dalam jumlah besar.

"Kalau dia (koruptor) terbukti merugikan negara, kita bisa hukum dengan mengembalikan uang negara, ditambah penalti(denda) dan pemecatan dari jabatannya. Kalau masuk penjara, maka penjara kita bisa penuh nanti," ujar Luhut, Juli lalu.

Jenderal (Purn) TNI itu mengatakan pemerintah telah membentuk tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan membandingkan praktik hukuman alternatif yang digunakan sejumlah negara terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Namun ide itu pun segera menuai penolakan. Salah satunya dari mantan ketua MK, Mahfud MD.

"Saya sama sekali tidak setuju kalau koruptor tidak dihukum, justru saya ingin koruptor dihukum berat," ujarnya saat menjadi pembicara bedah buku berjudul "Sistem Politik Indonesia : Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif" karya Ubedilah Badrun di Universitas Negeri Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/8).

Wacana tersebut dianggapnya mengerdilkan upaya penegakan hukum di Indonesia, terlebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak 361 kepala daerah tersandung kasus korupsi.

Korupsi yang dilakukan 343 bupati dan wali kota dan 18 gubernur umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan sekaligus sebagai upaya memperkaya diri dan melanggengkan jabatan.

"Ini kan artinya bangsa kita dipimpin oleh koruptor," tutur Mahfud.

Meskipun mengaku pernah tiga kali bertemu dengan Luhut untuk membahas masalah penegakan hukum di Tanah Air, Mahfud menegaskan dirinya tidak turut andil dalam pembahasan tentang kebijakan keringanan hukuman untuk koruptor.

"Saya tidak pernah terlibat dalam pembicaraan seperti itu," tutur guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (mdk/hhw)