'Ideologi tak hormati Pancasila jangan diberi tempat di Indonesia'
Merdeka.com - Pemerintah mengusulkan pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini dianggap bertentangan dengan Pancasila sehingga bisa membahayakan keutuhan NKRI.
Tokoh lintas agama, Franz Magnis Suseno menilai Indonesia dibangun dari sendi-sendi keberagaman baik dari suku, agama, ras dan budaya. Sejauh ini, lanjutnya, keberagaman justru menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi upaya memecah belah bangsa.
"Di luar nilai kebangsaan dan agama, bila ada ideologi atau paham yang tidak menghormati NKRI dengan Pancasila dan simbol-simbolnya tidak boleh diberi tempat di Indonesia," ujar Romo Magnis, Rabu (10/5).
-
Kapan PKI dibubarkan? Sampai pada akhirnya mereka berseteru hingga keberadaannya pun dibredel. Para anggota PKI pun dipecat dari kabinet dan partai merah tersebut dibubarkan.
-
Mengapa Freemason dilarang di Indonesia? Presiden Sukarno akhirnya melarang Freemason lewat Keppres no 264 tahun 1962.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Kenapa BPUPKI dibubarkan? Pembubaran Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang didorong oleh beberapa alasan penting: 1. Tugas Utama Selesai BPUPKI telah menyelesaikan tugas utamanya, yaitu menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) bagi Indonesia merdeka. Dalam dua kali sidang besar, BPUPKI berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun rancangan UUD. Setelah tugas ini selesai, BPUPKI tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah direncanakan.
-
Siapa yang membubarkan BPUPKI? Pembubaran Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang didorong oleh beberapa alasan penting:
-
Bagaimana cara BPUPKI dibubarkan? Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
Romo Magnis mengajak seluruh anak bangsa untuk sama-sama membendung penyebaran ideologi berbahaya. "Apalagi ideologi itu terbukti sudah diselundupkan melalui perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Kalau tidak cepat diatasi, ini bisa mensubversikan bangsa Indonesia," tuturnya.
Tanpa melihat dari sisi agama, Romo Magnis menilai langkah pemerintah membubarkan HTI sudah tepat. "Tetapi harus dilakukan melalui jalur hukum," kata Guru Besar Filsafat STF Driyarkara itu.
Romo Magnis mengaku khawatir dengan rentetan kejadian di Indonesia selama Pilkada 2017, sampai terakhir pembubaran HTI ini. Menurutnya, stabilitas nasional yang tidak stabil justru akan memudahkan masuknya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
"Kita harus bersatu dengan memperkuat kebhinekaan Indonesia demi mempertahankan keutuhan NKRI. Kalau kita terus berseteru dan memperlebar perbedaan akan mengancam NKRI," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca SelengkapnyaMasyarakat dan Pemerintah diharapkan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap gerakan kelompok terlarang.
Baca SelengkapnyaOrganisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca SelengkapnyaSalah satu praktik yang masih ditemui saat ini adalah terorisme yang berbasis ideologi agama dan kekerasan.
Baca SelengkapnyaSetiap individu selayaknya bisa menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan dan menjaga harmonisasi.
Baca SelengkapnyaTujuan BNPT atas wacana itu mengontrol tempat ibadah dari kegiatan radikalisme.
Baca SelengkapnyaSri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengurus Masjid Assalam Purimas pun membeberkan kronologi GP Ansor membubarkan jemaah di Masjid Assalam Purimas Kota Gunung Anyar.
Baca SelengkapnyaUntuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, Pancasila dasar negara yang tidak dapat diubah dan pentingnya mencegah perundungan bagi anak berkebutuhan khusus
Baca SelengkapnyaPPI mengatakan terdapat 18 dari 76 anggota Paskibra 2024 harus melepaskan hijabnya
Baca SelengkapnyaHaedar menyampaikan, meskipun sudah dibolehkan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka, pihaknya menyayangkan keputusan melepas jilbab sebelumnya.
Baca Selengkapnya