IDI Ingatkan Masyarakat Unjuk Rasa Berpotensi Menimbulkan Klaster Covid-19

Merdeka.com - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengatakan unjuk rasa di beberapa daerah yang menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Mengenai berkerumun untuk urusan apa pun, apakah berisiko tertular Covid-19. Iya. Berisiko tertular dan berisiko menularkan," kata Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban melalui keterangan tertulis diterima, di Jakarta, Jumat (23/7).

Unjuk rasa menolak PPKM Level Empat berlangsung di beberapa daerah, salah satunya di Bandung. Mahasiswa konvoi di jalan pusat kota, lalu berkumpul di depan Balai Kota Bandung. Selain tidak menerapkan protokol kesehatan, aksi massa juga berakhir ricuh.

Dia mengatakan demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemi Covid-19, dan hal itu berbahaya.

Zubairi mengatakan cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan ke orang lain. Jadi, apa pun alasannya berkerumun bisa menularkan Covid-19.

Banyak hal yang menyebabkan seseorang masih menolak PPKM. Salah satunya tidak memahami bahaya Covid-19. Oleh sebab itu, perlu edukasi berulang-ulang agar masyarakat memahami Covid-19, potensi risiko dan cara mencegahnya.

Untuk mengedukasi masyarakat tentang Covid-19, maka tidak cukup satu kali saja. Perlu sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat betul-betul paham penyakit yang menyerang saluran pernapasan tersebut.

Masyarakat yang sudah memahami bahaya Covid-19 wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum percaya adanya virus. Tenaga medis, media massa, tokoh agama, ketua RT/RW, lurah, kepala desa, camat dan kepala daerah harus lebih aktif mengampanyekan bahaya dan upaya pencegahannya, ujarnya pula.

"Wajib memberi tahu masyarakat, wajib berkomunikasi baik dengan tetangga, agar mereka paham mengenai penyakit Covid-19," kata dia.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat bersabar dan berpartisipasi menurunkan angka penularan Covid-19. "InsyaAllah akan ada proporsional relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan," ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Selama PPKM, Pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Rinciannya Program Keluarga Harapan (PKH) menargetkan 40 juta orang dengan besar bantuan berbeda-beda, program kartu sembako dengan target 18,8 juta keluarga, dan beras Bulog untuk 28,8 juta keluarga.

Selain itu, ada juga bantuan sosial tunai untuk 40 juta orang, bansos tunai usulan pemerintah daerah bagi 5,9 juta keluarga, potongan harga tarif listrik, dan subsidi kuota internet serta bantuan untuk UMKM.

Sebelumnya, demonstrasi menolak PPKM darurat di depan Balai kota Bandung diwarnai kericuhan. Ratusan remaja yang diduga terlibat diamankan polisi.

Semula, aksi demonstrasi yang melibatkan massa dari mahasiswa, pedagang, dan ojek online berlangsung kondusif. Mereka meminta agar kebijakan perpanjangan PPKM darurat dibatalkan karena dianggap tidak efektif menekan angka kasus COVID-19 dan menimbulkan permasalahan sosial ekonomi.

Namun, aksi itu tiba-tiba memanas hingga terjadi bentrokan dengan polisi karena diduga ada penyusup. Polisi pun membubarkan demonstrasi karena pertimbangan protokol kesehatan. Beberapa di antara mereka diamankan.

Ratusan orang yang diamankan mayoritas berusia remaja. Mereka dikumpulkan di halaman gedung sate untuk didata dan dites swab untuk memastikan status keterpaparan COVID-19.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya menjelaskan ratusan remaja ini mengaku mengetahui aksi demonstrasi dari ajakan di media sosial.

"Bahwa ojol dan PKL ini tidak ikut serta (dalam kericuhan). (Remaja uang diamankan) ini sekitar 150 orang. Mereka juga sempat melakukan penutupan jalan dan melakukan pengrusakan di sekitarnya," kata Ulung.

"Hasil pendataan sementara dari ratusan orang ini ada mahasiswa 9 orang, sisanya SMA siswa SMP dan pengangguran. Saat pembubaran ada bom molotov ini dipersiapkan mereka," ia melanjutkan.

Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendataan sekaligus mengamankan barang bukti berupa bom molotov.

"Hasil semnetara ini baru dimulai sudah 3 orang reaktif makanya kerawanan penyebaran kerumunan ini bahaya. Provokator ini akan kita cari ajakan di medsos itu siapa membuat dan menyebarakan," pungkasnya.

Belakangan, beredar seruan aksi turun ke jalan termuat di akun instagram @blokpolitikbelajar. Aksi diklaim akan dimulai Sabtu (24/7) selama beberapan hari di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.

Blok Politik Pelajar sendiri menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.

"Kemarahan warga akhirnya pecah. Warga akan turun ke jalan selama berhari-hari tanpa identitas, golongan, kelompok, maupun bendera, mereka yang turun ke jalan adalah warga yang muak dengan situasi saat ini. Mengacu pada metode aksi Be Water, aksi ini akan cair bekerja, segala bentuknya akan terus berkembang, tidak ada ketua, tidak ada aksi ini milik siapa, semua ini milik warga," tulis keterangan pada akun @blokpolitikbelajar.