IDI Minta Jaminan Keamanan Bagi Tenaga Kesehatan di Papua

Merdeka.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Papua, telah mengirimkan surat pada Gubernur Papua untuk meminta jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, terkait penyerangan, pembakaran, dan penembakan terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan.

"Kami meminta pada seluruh pihak untuk memberikan privasi bagi para tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan tersebut karena masih mengalami trauma," kata Ketua IDI Wilayah Papua, dr Donald Aronggear, dalam siaran pers yang diterima, Minggu (19/9).

Katanya, ada 9 tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok yaitu, dr. Restu Pamanggi, Marselinus Ola Attanila, Manuel Abi, Martinus Deni Satya, Lukas Luji, Patra, Siti Khodijah, Katrianti Tandila, dan Christina Sampetonapa. Seluruhnya telah dievakuasi ke Jayapura dan semuanya saat ini sedang dalam penanganan medis dan psikis untuk trauma yang dialami.

"Kondisi dr Restu Pamanggi yang mengalami fraktur di bagian tangan sudah dioperasi dan sedang dalam proses pemulihan secara medis seraya menjalani pemeriksaan psikis untuk pemulihan secara mental," katanya.

Sementara itu untuk jenazah Suster Gabriela Meilani sudah diangkat dari jurang dan ditempatkan di lokasi perlindungan terdekat di Kiwirok seraya menunggu evakuasi.

"Proses evakuasi jenazah oleh helikopter TNI terkendala oleh cuaca yang kurang baik serta penembakan," ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa seluruh pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil, dan Pegunungan Bintang saat ini dihentikan seraya menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas.

Selain itu juga ia mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama dari TNI dan Polri di Papua yang telah membantu mengevaluasi, menyediakan fasilitas transportasi, dan masih banyak lagi terhadap para korban.

"Kami berharap agar segera ada jawaban dari pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan masalah ini, supaya aktivitas melayani masyarakat terutama di wilayah pedalaman bisa segera dilanjutkan, dan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan segera bisa ditangani," pungkasnya.