Idrus Marham sedang di ruang kerja saat KPK ciduk anggota DPR Eni Maulani di rumahnya

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tim penyidik KPK menangkap anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Widya Chandra, Jakarta Selatan. Indrus mengaku saat penangkapan berlangsung sedang berada di ruang kerja.

"Ada saya di ruang kerja, dia (Eni) lagi di luar situ bersama beberapa orang duduk-duduk," kata Idrus saat ditemui di rumah dinasnya, Jumat (13/7) malam.

Idrus mengatakan, penyidik KPK saat itu sempat menunjukan surat penjemputan kepadanya atas nama Eni. Namun, ia tak mengetahui kasus yang menyeret Eni hingga diciduk KPK.

Orang lain juga bertanya?

"Saya enggak lihat lagi. Itu kan sudah urusannya KPK. Masa saya kayak mau menginterogasi kan enggak. Saya kan juga harus menghargai mereka (KPK)," kata Idrus.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, penangkapan Eni sempat membuatnya, keluarga hingga kerabat dan teman yang tengah merayakan hari ulang tahun anaknya kaget. Namun, tak proses menghalangi penangkapan Eni setelah mendapat keterangan dari penyidik KPK.

"Yaudah jadi kalau memang ada seperti itu, saya langsung beri berita kepada Eni. 'En, Dek, kamu harus ikut, kamu harus menghargai KPK, Anda harus datang, Anda harus pergi bersama-sama'. Ya karena ini adalah penegak hukum harus kita hargai," kata Idrus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Dalam OTT itu, penyidik KPK mengamankan sembilan orang.

"Ya benar, sore tadi KPK mengamankan 9 orang, yang terdiri dari unsur anggota DPR-RI, staf ahli, sopir dan pihak swasta," ujar Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (13/7).

Anggota Komisi VII DPR RI berinisial EMS turut diamankan. Diduga penangkapan terhadap EMS berkaitan dengan tindak pidana suap. Namun Basaria tak menjelaskan lebih jauh terkait hal tersebut.

"Setelah ada informasi dari masyarakat yang kami kroscek ke lapangan, ditemukan bukti-bukti telah terjadi transaksi antara swasta dan penyelenggara negara," kata Basaria.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status kesembilan orang tersebut.

(mdk/gil)