Ikut Keputusan Kemensos, Kantor ACT Sulsel Akhirnya Setop Beroperasi
Merdeka.com - Kantor yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Sultan Alauddin Makassar, tidak lagi beroperasional sejak Jumat (8/7). Kantor lembaga amal itu tak lagi beroperasi menyusul keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) membekukan penghimpunan bantuan dilakukan ACT lantaran diduga menyalahgunakan dana sumbangan.
Ketua Cabang ACT Sulsel, Maskur Muhammad membenarkan tidak ada lagi aktivitas di kantor ACT Sulsel. Maskur mengaku hal tersebut untuk mengikuti keputusan pusat.
"Kami mengikuti proses yang sementara berjalan di pusat, sebagaimana izin Kemensos yang sudah dikeluarkan juga. Jadi kita tidak ada aktivitas untuk sementara waktu sampai semua selesai semua prosesnya," ujar Maskur.
-
Apa yang dilakukan selama penutupan? Selama penutupan kami memastikan tidak ada pendaki yang melintas terutama yang merayakan malam pergantian tahun di puncak Gunung Gede, karena patroli digencarkan agar tidak ada oknum pendaki nakal yang naik melalui jalur ilegal,' katanya.
-
Bagaimana MK memastikan tidak ada lagi pemanggilan? Dia pun memastikan tidak akan ada lagi pemanggilan untuk mendapatkan keterangan PHPU Pilpres 2024, sehingga pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (5/4) merupakan sidang PHPU penutup.
-
Siapa yang jadi Sekretaris Jenderal KAA? Mengutip laman resmi Pemkot Bandung, sosok yang memegang peranan pening dalam lancarnya KAA adalah Roeslan Abdulgani.
-
Apa yang terjadi pada AFK saat khitan massal? Tanpa diketahui penyebabnya, batang kemaluan korban ikut terpotong.
-
Siapa yang dilarang beraktivitas selama masa tenang? Larangan juga berlaku bagi pemilih untuk tidak melakukan kampanye di tempat pemungutan suara.
-
Siapa yang menangani AFK setelah sunat? Korban sendiri ditangani perawat inisial H dan bidan inisial Y dari Puskesmas Tanjung Sakti Pumi.
Sementara terkait sudah adanya sumbangan puluhan kambing dari masyarakat melalui ACT, Maskur mengaku tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, sumbangan hewan kurban yang sudah masuk di ACT Sulsel juga masih menunggu keputusan dari pusat.
"Kita ikuti dulu proses. Sementara kita menunggu proses dari pusat," ucap dia.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, Muammar Bakry mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika ingin menyumbang maupun sedekah.
Terkait ACT, Muammar mengatakan agar masyarakat menunggu proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri, masyarakat harus belajar, turut mencermati dugaan kasus ACT.
Dia meminta masyarakat untuk berhati-hati menyalurkan sumbangan terkait kasus dugaan yang menjerat ACT tersebut.
"Sambil kita menanti penyelidikan, saya kira masyarakat perlu berhati-hati menyalurkan sumbangannya untuk umat. Jangan sampai mengatasnamakan umat, tapi ternyata ada target-target tertentu di balik penggalangan, pengumpulan dana atau barang," ujar Muammar, melalui keterangan tertulisnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberhentikan KH Ate Mushodiq sebagai Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu buntut dari keputusan MK terkait batas usia.
Baca SelengkapnyaPengurus Masjid Assalam Purimas pun membeberkan kronologi GP Ansor membubarkan jemaah di Masjid Assalam Purimas Kota Gunung Anyar.
Baca SelengkapnyaSatpol PP bersama tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) menyegel satu unit bangunan di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Baca SelengkapnyaMudhlor tak bisa penuhi panggilan KPK tanpa keterangan yang jelas
Baca SelengkapnyaSahbirin Noor mengundurkan diri dari Gubernur Kalsel pada Rabu (13/11).
Baca SelengkapnyaAkmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca SelengkapnyaPengunduran diri Bambang dilakukan sebagai respons terhadap pemberitaan media mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan dirinya.
Baca SelengkapnyaPernyataan mundur itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani pada 25 Juli 2024. Foto dokumen bermeterai Rp10.000 itu beredar luas di media sosial.
Baca SelengkapnyaNama Kaesang santer disebut-sebut maju pilkada serentak 2024 ini. Tetapi, putusan MK berkaitan usia paslon membuat rencana tersebut batal.
Baca Selengkapnya