Follow
Ikut Rapat Pembahasan, Ketua KPK Sebut Vaksin Berbayar Berisiko Dikorupsi
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, dirinya menghadiri rapat koordinasi vaksin mandiri dan gotong royong yang diselenggarakan pada, Senin 12 Juli 2021.
Firli menyebut, rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Firli mengaku, dalam rapat dirinya menyampaikan materi adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam program vaksin berbayar. Potensi terjadinya kecurangan bisa terjadi mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program.
-
Bagaimana Firli Bahuri menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Bagaimana KPK membantu Firli Bahuri? Alex mengatakan KPK yang kini dipimpin Ketua sementara Nawawi Pomolango sepakat tak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri. Namun Alex menyebut pihaknya hanya memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Firli Bahuri dalam menghadapi kasusnya.'Kami tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yamg dibutuhkan untuk kepentingan beliau,' kata dia.
-
Apa yang Firli Bahuri lakukan sebelum menjadi Ketua KPK? Dalam kepolisan, Firli juga sempat menangani beberapa kasus bergengsi, salah satunya kasus pajak Gayus Tambunan. Kesuksesan tersebut membuat dirinya menduduki beberapa jabatan penting. Mulai menjadi Ditreskrimsus Polda Jateng pada 2011 hingga menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 2019.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Siapa yang hadir di rapat Sri Mulyani dan Jokowi? Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
"Saya juga menyampaikan saran strategis menyikapi potensi fraud (kecurangan) jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya," ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7).
Firli mengaku dirinya sudah memberi masukan dan dasar hukum kerawanan program vaksin berbayar dalam tiap tahapan. Firli menyebut KPK sudah memberikan setidaknya 6 saran yang harus dilakukan agar tak terjadi kecurangan dalam program ini.
"KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi," kata Firli.
Menurut Firli, penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma meski sudah dilengkapi dengan Permenkes, menurut KPK berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin karena efektivitas rendah dan jangkauan Kimia Farma terbatas.
Perluasan penggunaan vaksin gotong royong ke individu ini direkomendasikan hanya menggunakan vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin hibah baik bilateral maupun skema covax. Kemudian data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong harus transparan.
"Pelaksanaan hanya melalui lembaga/intitusi yang menjangkau kabupaten/kota. Misalnya rumah sakit swasta se-Indonesia atau Kantor Pelayanan Pajak. Sebab,mereka punya data base wajib pajak yang mampu secara ekonomis, atau lembaga lain selain retail seperti Kimia Farma," kata Firli.
Kemudian perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kedaluwarsa dan distribusi lebih merata.
Rekomendasi selanjutnya yakni Firli menyebut sesuai Perpres No. 99 Tahun 2020, Menkes diperintahkan untuk menentukan jumlah, jenis, harga, serta mekanisme vaksinasi.
Kemudian perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan minitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel, dan pastikan jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi.
"Data menjadi kata kunci, untuk itu Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi," kata Firli.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Firli sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Lantai 6 gedung Dittipidkor Bareskrim Polri.
Baca Selengkapnya
Firli diputuskan tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam.
Baca Selengkapnya
Penyidik telah memeriksa kurang lebih 52 orang sebagai saksi usai kasus pemerasan pimpinan KPK terhadap SYL naik ke penyidikan.
Baca Selengkapnya
KPK memberikan kewenangan sepenuhnya atas laporan tersebut ke Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bahuri dijadwalkan hadiri pemeriksaan pada Kamis, 16 November
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus yang telah dinaikan ke tahap penyidikan
Baca Selengkapnya
Firli berujar kedatangannya sebagai komitmen menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu mengatakan kedatangan Firli diharapkan bisa melancarkan proses penyidikan yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya
Penyidik telah memeriksa kurang lebih 52 orang sebagai saksi dimana 8 orang dari pegawai KPK.
Baca Selengkapnya
KPK tidak menjelaskan secara rinci detail kegiatan Firli. Namun mengacu surat panggilan, rencana pemeriksaan juga pada Selasa (14/11) besok.
Baca Selengkapnya
Menurut Novel, bukan kali pertama Firli Bahuri bertemu atau berhubungan dengan pihak berperkara.
Baca Selengkapnya
Namun, sosok Firli tidak terlihat, karena telah masuk ke dalam ruangan.
Baca Selengkapnya