Imbas Siswa Tewas saat MOS, KPAI Minta Kemendikbud Evaluasi SMA Taruna Palembang
Merdeka.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk tim untuk mengevaluasi SMA Taruna Indonesia, Palembang. Permintaan ini menyusul tewasnya dua siswa SMA Taruna yang diduga dianiaya pembina saat masa orientasi siswa.
"KPAI mendesak Kemendikbud, Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk membentuk tim khusus guna mengevaluasi total dan mengaudit keuangan SMA Taruna Indonesia Palembang dan juga sekolah-sekolah sejenis yang mengaku semi militer di wilayah Sumatera Selatan agar tidak jatuh korban lagi," ujar Retno dalam keterangan pers seperti dikutip Antara, Sabtu (20/7).
Menurut dia, lembaga pendidikan seharusnya tidak ada kekerasan. KPAI juga mengutuk kekerasan yang dialami siswa DBJ (14) dan WK (14) yang meregang nyawa pada masa pengenalan lingkungan sekolah. KPAI juga mendorong Kemendikbud bekerja sama dengan dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk melakukan pemantauan dan dan pengawasan ke sekolah-sekolah semi militer.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan di sekolah? Satuan pendidikan harus menyadari mereka memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak, selain tugas layanan pembelajaran.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Apa yang diminta Gubernur Kalsel untuk SMAN 1 Tabunganen? “Harus diperlebar, setidaknya bisa dilewati mobil. Dinas PUPR tolong dicatat apa yang seharusnya bisa dilakukan,“ pinta Sahbirin
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana Gubernur Kalsel membantu SMAN 1 Tabunganen? Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel memberikan bantuan sebanyak Rp10 juta, sementara Kepala Disdikbud Kalsel turut membantu pembangunan sekolah senilai Rp5 juta.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan para siswanya.
"Seharusnya tidak ada istilah “semi militer” di lembaga pendidikan pada jenjang PAUD sampai dengan SMA/SMK. Kasus kematian DBJ dan WK merupakan momentum untuk melakukan evaluasi dan pengawas secara mendalam," kata dia.
KPAI juga mendorong pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya WJ, karena dari keterangan pihak keluarga kepada KPAI, WJ juga sempat menceritakan kembali kalau dirinya mengalami kekerasan selama mengikuti MPLS dan keluarga merekam pernyataan WJ tersebut.
Bahkan, WJ pun sempat menyampaikan kepada dokter RS Karya Asih yang memeriksanya terkait kekerasan yang dialaminya sehingga menimbulkan sakit pada bagian perutnya. Kepolisian bisa memulai mendalami hasil rekaman suara WJ dan juga meminta keterangan dokter yang mendengar langsung ucapan WJ bahwa dirinya mengalami kekerasan selama MPLS.
"Kami mengunjungi WJ beberapa waktu lalu dan keluarga menceritakan kepada komisioner KPAI bahwa anaknya tidak memiliki penyakit bawaan, apalagi di bagian pencernaan (usus), WJ tumbuh kembang secara sehat, kuat dan jarang sakit. WJ juga memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar," kata dia.
WJ memang memiliki cita-cita menjadi TNI sejak kecil, sehingga WJ ingin sekali bersekolah di SMA Taruna Indonesia Palembang.
Kedua orangtua mengaku saat mengantar WJ memasuki asrama di SMA Taruna Indonesia pada Sabtu, 6 Juli 2019 dalam keadaan sehat dan bugar. Namun, setelah mengikuti kegiatan sejenis Masa Dasar Bimbingan Fisik dan Mental selama satu minggu, pihak keluarga ditelepon oleh pihak sekolah bahwa WJ berada di RS Karya Asih Palembang.
"Ke depan, kami harap tidak lagi kasus seperti ini terjadi kembali. Tidak boleh ada kekerasan di sekolah," kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sigit juga meminta Bareskrim Polri untuk melakukan supervisi.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penanganan kasus tewasnya siswa SMP bernama Afif Maulana di Kuranji, Padang
Baca SelengkapnyaPihak STIP dituntut untuk tetap kooperatif dan transparan terhadap proses penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKubu Keluarga korban juga meminta agar dibentuknya tim khusus.
Baca SelengkapnyaSelain GRO, ada dua pelajar SMKN4 lainnya yang disebut-sebut menjadi korban namun masih menjalani perawatan.
Baca SelengkapnyaMenhub memastikan akan mengevaluasi sejumlah aturan terkait proses pendidikan di STIP usai kematian Putu.
Baca SelengkapnyaAnak pelajar sebagai korban tindak kekerasan dan perundungan harus mendapat penanganan yang tepat
Baca SelengkapnyaBelum ada pihak ditetapkan sebagai anak berurusan dengan hukum dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek mengatakan menentang segala bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan kedokteran.
Baca SelengkapnyaKompolnas telah menerima paparan penanganan kasus, melihat tempat kejadian perkara (TKP) di ruang tahanan dan mewawancarai beberapa tahanan yang menjadi saksi.
Baca Selengkapnya13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.
Baca SelengkapnyaSelain tingkat SMA dan SMK, Pemkot Depok juga mengevaluasi wisata keluar kota untuk siswa SD dan SMP.
Baca Selengkapnya