Imigrasi tolak beberkan identitas WN China yang jadi tersangka

Merdeka.com - Imigrasi menolak membeberkan identitas WN China yang ditangkap usai melakukan pengeboran di kawasan Halim Perdanakusuma untuk proyek kereta cepat. Hal tersebut dikarenakan proses penyidikan belum selesai dilakukan pihak Imigrasi.

"Ini masih rahasia. Jadi perlu didalami lagi pihak-pihak yang terkait yang akan menjadi saksi. Kita belum bisa menjelaskan secara rinci yang secara teknis penyelidikan itu perlu diterangkan. Tapi jika alat bukti sudah cukup nanti pasti kita beberkan," kata Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Sabtu (7/5).

Mengenai pekerja asal China yang berseragam militer, Ronny menjelaskan, pihaknya sudah menyerahkan kepada instansi terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap hal yang telah dipersangkakan tersebut.

"Ya atribut seolah militer itu akan kita dalami dengan instansi terkait. TNI AU, TNI AD, Polisi, terkait atribut itu. Kita fokus ke UU terkait keimigrasian saja. Yang berkaitan dengan politik dan militer ya kita serahkan ke instansi terkait," katanya.

Imigrasi juga telah menetapkan tersangka 5 WN China tersebut. Mereka jadi tersangka karena menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan memastikan kelima warga negara (WN) China yang ditangkap TNI AU bukan mata-mata. Aktivitas pengeboran yang mereka lakukan di kompleks Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma untuk mengetes struktur tanah terkait proyek kereta cepat.

"Sudah kami telusuri, memang betul ada WN China yang ditangkap di Halim sedang melakukan pengetesan tanah, tetapi perlu ditegaskan itu bukan pegawai KCIC dan bukan pegawai Wika. Mereka juga bukan tentara, hanya memakai baju tentara saja," ungkap Hanggoro dalam pesan singkatnya kepada merdeka.com, Rabu (27/4).

Dia menegaskan, para pekerja asing tersebut merupakan vendor soil investigasi dari PT Geo Central Mining. Mereka ditangkap karena dalam aktivitasnya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan KCIC sehingga tidak memahami prosedur di Indonesia.

"Mereka mengejar waktu saja. KCIC selalu mengingatkan, untuk tidak melakukan kegiatan apapun di Wilayah Halim," tegasnya.

Hanggoro menyatakan Halim merupakan wilayah militer. Sehingga, seluruh karyawan maupun rekanan tidak bisa seenaknya melakukan aktivitas apapun di dalamnya.