Imparsial tuding eksekusi mati cuma buat naikkan popularitas Jokowi
Merdeka.com - Direktur Program Imparsial Al Araf menentang keras niatan pemerintah yang hendak mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba dalam waktu dekat ini. Menurut dia, ada cara lain untuk membuat para pelaku kejahatan narkoba ini jera dan tak mengulanginya lagi.
Al Araf meminta agar hukuman mati ini diganti dengan hukuman seumur hidup bagi kejahatan narkoba. Hukuman seumur hidup dirasa tidak melanggar HAM.
"Harus ada aspek yang dinilai sebagai hal yang penting untuk tidak menerapkan eksekusi mati dengan misalnya mengganti dengan hukuman penjara seumur hidup," ujar Al Araf saat ditemui di Kantor HRWG, Gedung Jiwasraya, Gondangdia, Minggu (26/4).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi menaikkan pangkat Prabowo? Jokowi mengatakan Prabowo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Dia mengungkapkan, Jokowi perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh tentang hukuman mati. Sehingga nantinya Jokowi tidak salah langkah mengambil keputusan dalam menghukum mati terpidana. Karena dirinya melihat hukuman mati ini sebuah hukuman yang bersifat diskriminatif.
"Diminta kepada Presiden mengambil langkah moratorium terhadap hukuman mati. Kami berharap presiden berani mengambil sikap untuk ke depannya. Jangan gegabah seperti ini. Indonesia negara hukum," tuturnya.
Al Araf juga menjelaskan apabila eksekusi ini tetap dilakukan, ditakutkan nantinya akan memberatkan warga Indonesia yang berada di luar Negeri. "Seharusnya pemerintah tidak membabi buta dan gegabah dalam eksekusi mati ini. Pemerintah harus melihat pentingnya tidak melakukan eksekusi mati terhadap hubungan Indonesia dengan negara lain," tegasnya.
Dia menambahkan, eksekusi mati yang dilakukan pemerintah ini lebih kental melaksanakan politis dibanding penegakan hukum, seperti jelang pemilu sehingga terlihat lebih gencar.
"Itu seperti yang terjadi di kepemimpinan Jokowi ini, seperti terlihat untuk mengupgrade suara kembali akan popularitas kekuasaan," tutupnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sejumlah alasan yang membuat isu pemakzulan terhadap Jokowi kembali mencuat.
Baca SelengkapnyaAndreas pun menyinggung soal cawe-cawe Jokowi agar tetap berkuasa.
Baca SelengkapnyaTingginya approval rating tersebut pun membuat rebutan capres.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji.
Baca SelengkapnyaPengamat menilai, Jokowi cenderung mendukung Prabowo di Pilpres 2024 karena ingin menjadi kingmaker.
Baca SelengkapnyaBagi Ari, adanya keinginan pemakzulan kepala negara dari masyarakat merupakan kritik dan mimpi politik.
Baca SelengkapnyaPeneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada dua alasan utama mengapa dukungan publik untuk PDIP tinggi.
Baca SelengkapnyaGerindra yakin Tim Hukum Prabowo-Gibran patahkan semua gugatan Anies-Cak Imin di MK
Baca SelengkapnyaSelain itu, terjadi manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan untuk mengubah pilihan.
Baca SelengkapnyaKritikan menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki pemerintahan.
Baca SelengkapnyaElektabilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres naik signifikan mengalahkan Mahfud MD dan Cak Imin.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menyebutkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden mayoritas tercatat di tiap segmen demografi warga dan setiap wilayah.
Baca Selengkapnya