INDEF Paparkan 7 Menteri Dapat Sentimen Negatif dari Publik
Merdeka.com - INDEF Datalyst Center telah mengembangkan sistem big data (Machine Learning) yang dipakai sebagai instrumen untuk mengambil data dan informasi percakapan, berita dan dokumen-dokumen di dunia maya, di dalam cloud.
Riset big data ini dilakukan pada kurun pengumpulan data sejak bulan Juli sampai 13 November 2020 dan berhasil mengumpulkan 2,18 juta informasi dan data berupa percakapan tentang presiden, wakil presiden, menteri.
"Pemerintah selama hampir setahun ini lebih banyak menciptakan kontroversi yang tidak
-
Apa itu data statistik? Data statistik sangat diperlukan dalam sebuah survey atau perhitungan. Namun apa itu data statistik? Simak jenis data statistik dan contohnya berikut ini.
-
Bagaimana ilmuwan menganalisis data dalam jumlah besar? Untuk menganalisis data dalam jumlah besar ini, ilmuwan utama Dr. Adriana Dutkiewicz bekerja sama dengan ahli dari National ICT Australia (NICTA) untuk mengembangkan peta interaktif menggunakan algoritma.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Apa saja jenis data dalam penelitian? Jenis data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
-
Bagaimana cara memperoleh data kuantitatif? Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku.
perlu, tidak produktif, bahkan mengganggu kinerjanya selama ini – seperti terlihat dari masalah utama di negeri ini pandemi yang tidak tertangani, kebijakan yang tidak berhasil," kata peneliti INDEF, Didik J Rachbini, Minggu (15/11).
Terkait dengan kabinet 7 (tujuh) nama menteri yang populer dalam arti paling banyak diperbincangkan di publik, adalah:
1) Prabowo Subianto (141,5 ribu percakapan),
2) Terawan Agus Putranto (103 ribu percakapan),
3) Erick Tohir (100,3 ribu percakapan),
4) Fachrul Razi (99,9 ribu percakapan),
5) Tito Karnavian (64,8 ribu percakapan),
6) Menteri Pendidikan (60,5 ribu percakapan)
7) Menteri Polhukam (58,3 ribu percakapan)
Sedangkan separuh anggota kabinet yang tidak populer dalam arti tidak banyak diperbincangkan adalah Gusti Ayu Darmavati, Zainudi Amali, Agus Suparmanto, Budi Karya, Abdul Halim Iskandar dan Wishnutama.
Ada 7 (tujuh) menteri mempunyai sentimen paling negatif di publik karena kebijakan, kiprah, perilaku, dan pernyataannya:
1) Menteri Kesehatan (sentimen negatif 74 persen)
2) Menteri Pertanian (sentimen negatif 57 persen)
3) Menteri Kominfo (sentimen negatif 55 persen)
4) Menteri Agama (sentimen negatif 53 persen)
5) Menteri KKP (47 persen)
6) Menteri Pendidikan (44 persen)
7) Menteri Keuangan (44 persen).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Menteri yang tancap gas bekerja menjalankan presiden. Namun, tidak sedikit menteri yang memantik kontroversi
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaTotal ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaKabar reshuffle kabinet muncul di tengah hiruk pikuk kondisi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
Baca SelengkapnyaBudi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan secara rutin mendapat laporan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan
Baca Selengkapnya