Indonesia Didesak Tak Lagi Pakai Batu Bara untuk Pembangkit Listrik
Merdeka.com - Indonesia didesak untuk hentikan penggunaan batu bara sebagai bahan pembangkit listrik. Terlebih, dalam sidang umum PBB, Presiden China, Xi Jinping memutuskan tidak akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri. Langkah ini sebagai bagian untuk mengatasi emisi global.
Associate Director Climate Policy Initiative Indonesia Tiza Mafira mengatakan, pernyataan Jinping seharusnya bisa jadi pendorong bagi Indonesia untuk segera menghentikan proyek batu bara. Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengalihkan dukungan untuk pengembangan energi baru terbarukan.
"Komitmen Jepang, Korea, dan baru-baru ini China untuk tidak lagi mendanai batu bara di luar negeri seharusnya menjadi tendangan pamungkas berakhirnya era batu bara," kata Tiza Mafira, dikutip Senin (27/9).
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
-
Bagaimana cara Motor Listrik Indonesia mengurangi emisi? Kehadiran sejumlah brand lokal tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif berbasis elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Kenapa tambang batubara itu ilegal? Tersangka melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah hak guna usaha PT BSP dan izin usaha pertambangan (IUP) PT BA selama lima tahun terakhir, tepatnya mulai 2019.
Tiza memandang Indonesia masih berupaya mempertahankan industri batu bara. Buktinya, pemerintah memberikan subsidi listrik yang berbasis batu bara, insentif untuk batu bara di paket Pemulihan Ekonomi Nasional, insentif hilirisasi batu bara, perpanjangan izin pertambangan batu bara, dan upaya mendorong clean coal technology.
"Semua pengeluaran anggaran negara tersebut akan sia-sia apabila tidak ada lagi yang mau berinvestasi di industri tersebut," ujar Tiza.
Sedangkan Indonesia Team Leader 350.org Sisilia Nurmala Dewi menilai, komitmen Xi Jinping terkait iklim baru adalah langkah besar perubahan kebijakan China yang merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Meski demikian, Sisilia menyebut, komitmen Xi Jinping perlu diamati secara kritis untuk memastikan keefektifan janji tersebut bisa dilakukan terhadap proyek yang sedang dijalankan di luar China, terutama di Indonesia.
Pasalnya, lanjut Sisilia, investasi China di Indonesia dalam industri batu bara telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat.
"Kami berharap pemerintah Indonesia melalui bank sentral dan bank-bank milik negara segera mengikuti dan membuat pengumuman serupa,” ujar Sisilia.
Proyek PLTU China di RI
Sebagai informasi, China banyak terlibat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Sekitar 71 persen dari daftar pembangkit listrik energi kotor batu bara saat ini didukung oleh China.
Lebih dari 30 PLTU dengan total kapasitas lebih dari 10 GW baik dalam fase pendanaan, prakonstruksi atau baru saja masuk dalam tahapan awal pembangunan.
Di sektor energi Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2019, China telah menggelontorkan dana investasi sebesar USD 9,6 miliar. Sebanyak USD 9,3 miliar hanya untuk pembangkit listrik energi batu bara.
Peneliti Trend Asia Andri Prasetiyo berpendapat komitmen iklim terbaru dari China adalah lonceng kematian bagi industri energi kotor batu bara.
“China adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batu bara di Indonesia. Jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh,” tegasnya.
Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketersediaan batu bara yang melimpah menjadikan komoditas ini sebagai penggerak perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana mengurangi konsumsi batubara secara bertahap dan mengalihkan penggunaan batubara menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan, pemerintah tengah mendorong percepatan transisi energi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada 7 negara dengan pemberian subsidi bahan bakar fosil terbesar di tahun 2021, termasuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut rencana, program pensiun dini PLTU batu bara bisa melalui pendekatan teknologi, dan kedua dengan skema menurunkan secara bertahap (phase down).
Baca SelengkapnyaBerdasarkan kajian Asian and Pacific Economic Review (APER) di kawasan ASEAN, Eniya menyebut angka investasi hijau saat ini lebih tinggi 70 persen.
Baca SelengkapnyaLuhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca SelengkapnyaSikap tergesa-gesa pemerintah melakukan pensiun dini operasional PLTU Cirebon-1 berpotensi menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya