Indonesia dinilai perlu anggaran lebih besar untuk pertahanan

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, Indonesia memerlukan anggaran lebih besar untuk pertahanan. Diketahui, pengeluarkan Singapura jauh lebih tinggi di banding Indonesia apabila dilihat dari perbandingan pendapatan perkapita. Belanja Singapura dalam bidang militer 57 kali lipat dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia

Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar 22% dari pengeluaran total pemerintah tahunan atau sekitar 3,3 % dari PDB. Pendekatan jangka panjang negara untuk anggaran pertahanan diarahkan mempertahankan level kemampuan tinggi Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan mengejar SAF sebagai generasi lanjut angkatan bersenjata yang modern.

"Persentase anggaran pertahanan dari PDB Singapura (3.3%), lebih tinggi dari rata-rata global yang ada di kisaran 2% PDB, namun angka tersebut masih jauh di bawah batas maskimal anggaran pertahanan Singapura yang punya batas hingga 6% PDB," kata Riefky.

Singapura luasnya hanya 710 km2, tidak lebih luas dari Jakarta yang mencapai 740 km2. Jika Singapura mengeluarkan dana yang besar untuk melindungi negaranya yang kecil, maka sebaiknya Indonesia mengeluarkan dana yang jauh lebih besar untuk militer atau pertahanannya.

Sementara anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,9% dari PDB. Atau diibanding rasio APBN, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,82%. Berdasarkan persentase terhadap PDB, maka idealnya anggaran pertahanan Indonesia minimum berkisar antara Rp. 150 – 200 triliun (1,5 – 2% dari PDB).

"Perhitungan ini sesuai dengan pembangunan MEF. Apabila Indonesia menginginkan agar postur pertahanan lebih berwibawa di mata internasional, maka dapat mencapai Rp. 400 hingga maksimal 600 triliun ( 4 – 6% dari PDB). Anggaran tersebut sangat wajar apabila melihat luasnya geografi Indonesia," jelasnya.

Lanjut dia, salah satu agenda besar pemerintahan Jokowi JK adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim internasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim. Negara berkekuatan maritim memang tidak identik dengan kekuatan pertahanan maritim.

"Tetapi untuk mencapai kondisi ideal, maka pemerintahan Jokowi JK harus tetap melanjutkan agenda pembangunan pertahanan sebagai upaya menjaga kedaulatan Indonesia yang sebagian besar berdimensi laut," lanjutnya.

Dirinya juga berpendapat, laut Indonesia masih banyak memiliki lubang yang mudah ditembus baik oleh militer asing maupun kegiatan kriminal. Luas perbatasan laut dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mencapai 5 juta kilo persegi. Di situ perlu ditempatkan kapal-kapal militer untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut sebagai upaya pengamanan aset strategis dan sumber daya yang ada di laut.

"Untuk menjaga keamanan dan kedaulatan tersebut, biayanya sangat mahal. Contohnya, empat Kapal Freegat yang baru dibeli dari Belanda harganya mencapai 800 juta dollar Amerika Serikat (9,3 triliun rupiah), belum beserta aksesorisnya. Bila ditambah aksesoris harganya mencapai 900 juta dollar Amerika Serikat (10,5 triliun rupiah). Sementara untuk memastikan keamanan laut, dibutuhkan lebih banyak kapal sejenis itu.

"Masalah-masalah yang dihadapi dalam pertahanan nasional adalah pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), mengatasi peningkatan kekuatan militer dari negara lain, fasilitas yang belum memadai seperti kapal selam dan pesawat Sukhoi. Indonesia akan diperhitungkan oleh negara lain jika kekuatan dan pertahanan maritimnya bagus. Namun, melihat dari perkembangan alat-alat tempur dan fasilitas yang dimiliki masih jauh dari negara lain," tuntasnya. (mdk/hrs)