Indonesia negara pertama didatangi Scott Morrison pascaresmi jadi PM Australia

Merdeka.com - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Jumat (31/8) besok. Kunjungannya ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Scott sebagai PM setelah terpilih beberapa minggu yang lalu.

"Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya negara yang akan dikunjungi dalam waktu yang relatif singkat sejak beliau memangku jabatan sebagai PM Australia yang baru," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8).

Menurut Retno, dalam kunjungannya nanti, PM Scott akan membahas sejumlah hal bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Yang paling utama, kata Retno, adalah membahas finalisasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (IA-CEPA) RI-Australia.

"Fokusnya, kalau berbicara mengenai IA-CEPA. Sebagai negara tetangga, kita banyak sekali sisinya, perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, kemudian untuk keamanan, counter terrorism, cyber. Banyak sekali," ungkap Retno.

Retno mengatakan, pemerintah menyambut baik kunjungan PM Scott ke Indonesia. Menurut Retno, langkah ini merupakan sebuah 'tradisi' pemimpin baru negara itu untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan pertama.

"Jadi saya kira bagus perlu kemudian berkunjung ke Indonesia, memiliki makna penting komitmen Australia untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia," ucap Retno.

Sebelumnya, Perdana MenteriAustralia Scott Morrison dan Presiden RI Joko Widodo bersama-sama akan mengumumkan finalisasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (IA-CEPA) RI-Australia yang telah diproses sejak 2010. Itu dilaksanakan di tengah kunjungan kenegaraan pertama Morisson --yang baru saja menjabat sebagai PM Australia-- ke Indonesia pada Jumat 31 Agustus 2018 di Istana Bogor.

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) --yang juga dianalogikan sebagai free trade agreement(FTA)-- berisi sejumlah klausul kerja sama strategis di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi di berbagai sub-sektor.

Misalnya, kesepakatan membuka akses pasar bebas 'berkualitas tinggi' bagi kedua negara --termasuk untuk barang-barang pertanian dan pangan, pengurangan hingga pembebasan tarif, hingga dibukanya akses manufaktur dan produksi Indonesia-Australia di masing-masing negara, seperti di bidang perkapalan dan industri pangan.

Namun, berbeda dengan FTA biasa, perjanjian itu tak hanya bergerak di bidang ekonomi saja, namun juga merambah ke sektor kerja sama lain, mulai dari pendidikan, jasa, hingga hal lain yang berkelindan, kata pihak pemerintah Indonesia.

Di sektor pendidikan, salah satu klausul dalam IA-CEPA menyebut soal peningkatan investasi pendidikan Australia ke Indonesia, "dari yang semula berada di angka 41 persen, menjadi 67 persen."

Peningkatan investasi itu memberikan prospek rencana soal pembukaan kampus universitas Australia di Indonesia demi mempermudah masyarakat RI untuk mengakses pendidikan tinggi bertaraf internasional. Sebaliknya, IA-CEPA juga memberikan kesempatan bagi universitas di Indonesia untuk membuka kelas internasional di Australia.

Di samping garis besar tersebut, pemerintah RI mengatakan "belum bisa memaparkan detail isi IA-CEPA secara rinci", karena "negosiasinya masih berlangsung dan belum final, hingga benar-benar diumumkan secara resmi oleh kedua kepala pemerintahan" pada Jumat 31 Agustus 2018 di Istana Bogor, jelas Kementerian Luar Negeri RI.

"Sampai itu komplit, final, dan diumumkan oleh kedua kepala pemerintah, kami belum bisa memaparkan rincian mendetail," kata Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup, di Jakarta 29 Agustus 2018.

"Kalau ada klausul yang nantinya ternyata tak jadi disepakati, namun kami sudah terlebih dahulu mengumumkannya, itu bisa mengubah proses dinamika perjanjian RI-Australia lain yang tengah berjalan," tambahnya.

Terlepas dari hal itu, pemerintah Indonesia optimistis dengan adanya finalisasi IA-CEPA setelah hampir satu dekade tertunda, menyebutnya sebagai, "kesuksesan besar, tak hanya bagi Indonesia, namun juga Australia."

"Rakyat Indonesia dan Australia akan sama-sama merasakan dampak positifnya. Ini kesuksesan bersama bagi kedua negara," kata Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir di Jakarta.