Indonesia seperti telanjang di mata Australia

Merdeka.com - Bagaimana rasanya bila apa yang kita kerjakan sehari-hari, diamati dan dipantau oleh orang lain? Seperti ikan dalam akuarium, atau gadis telanjang di jalanan, tentu kita seharusnya merasa malu.

Apa yang dialami Indonesia dan orang-orang di dalamnya kurang lebih sama. Mereka telanjang di depan tetangganya sendiri, Australia, dan hebatnya hal itu sudah dilakukan selama puluhan tahun tanpa diketahui Indonesia.

Laksana CCTV raksasa, setiap gerak gerik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta pada pejabat negara tak akan luput barang sedetik pun, karena semua perangkat telekomunikasi yang melewati jalur serat optik atau satelit tak luput dari penyadapan.

Apa yang dikatakan Menpora yang juga ahli multimedia, Roy Suryo, mungkin bisa menjadi gambaran tentang bagaimana penyadapan telah menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, proses lepasnya Timor Leste dari Indonesia pun tak lepas dari peranan penyadapan oleh pihak Australia. "Intinya, sejak satelit Palapa dan jaringan serat optik Indosat maupun Lintasarta tidak lagi milik Indonesia, di saat itu lah penyadapan sudah terjadi," kata Roy kepada merdeka.com, Sabtu (23/11).

Meskipun kemudian Direktur Indosat, Fadzri Sentosa membantah hal itu seraya mengatakan Indosat sudah sesuai prosedur, namun kecurigaan tetap terjadi mengingat kontrol satelit Palapa dan serat optik tidak lagi di tangan Indonesia.

"Kita juga sudah amankan semua jaringan kita, namun begitu, sesuai dengan Instruksi yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Indosat juga tetap akan melakukan pengecekan dan memeriksa jaringannya dalam waktu hingga seminggu ke depan," tuturnya.

Sebagai wilayah yang berdaulat, dan privasi merupakan hak setiap orang di muka bumi, maka penyadapan dan mata-mata yang dilakukan terhadap warga negara maupun sebuah negara adalah pelanggaran hak dasar manusia sehingga harus dihentikan dengan alasan dan cara apapun.

Mata-mata maupun penyadapan adalah dua sisi mata uang dengan keamanan informasi dalam negeri, khususnya terhadap data-data penting pemerintah termasuk juga warga negara.

Menyikapi penyadapan oleh Australia, Indonesia ICT Institute merekomendasikan agar pemerintah menutup semua saluran dan perangkat komunikasi yang selama ini dipakai dan menggantinya dengan saluran komunikasi baru.

Pemerintah juga perlu menutup semua saluran informasi yang berklasifikasi rahasia untuk sementara dari koneksi ke jaringan, baik intranet maupun internet, sampai keamanan informasi dalam negeri dapat terjamin dan dinyatakan aman.

Bagi Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, untuk sementara waktu sebaiknya menghentikan atau jika perlu menutup semua akun yang terkait dengan jaringan internet, khususnya beraktivitas di media sosial seperti Facebook, Twitter maupun YouTube, termasuk juga menutup email-email yang menggunakan domain internasional seperti Gmail, Yahoo, Outlook dan sebagainya.

ICT Institute juga menilai perlunya Dinas Intelijen Indonesia untuk menyiapkan pengkodean atau sandi serta enkripsi atas pertukaran data yang berklasifikasi rahasia, serta menyelidiki saluran komunikasi yang diduga bocor, disadap atau dimata-matai tersebut bersama aparat penegak hukum.

"Bagi para ahli teknologi informasi khususnya yang paham mengenai sistem keamanan informasi, saatnya bahu-membahu untuk bersama-sama mengamankan sistem informasi nasional dari penyadapan, peretasan maupun mata-mata, yang khususnya dilakukan pihak luar negeri terhadap NKRI," ujar Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Baca juga:

Abbott surati SBY setelah kasus penyadapan

Hasil penyadapan oleh Australia dapat ungkap kasus di Indonesia?

FPI geruduk Kedubes Australia, Jalan Rasuna Said macet mengular

Diberi perangkat IT oleh Australia, Polri jamin tak kena sadap

Kedubes Australia dilempari telur busuk oleh demonstran

PDIP: Australia arogan tak mau minta maaf ke Indonesia (mdk/mtf)