Indriyanto: Revisi Undang-Undang melemahkan sekaligus kerdilkan KPK

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai revisi Undang-Undang (UU) KPK yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) tahun 2015 merupakan bentuk pelemahan KPK.‎ Bahkan, revisi itu dianggap mengkerdilkan lembaga antirasuah.

"Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan 'melemahkan' bahkan 'mengkerdilkan' atau mereduksi kewenangan KPK," kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji menanggapi sikap DPR maupun pemerintah yang ngotot merevisi U‎U KPK, saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (17/6).

Indriyanto mengatakan, sebaiknya pemerintah mau menunda revisi UU KPK. Dia pun berharap pemerintah mengajak pimpinan KPK untuk berdialog terkait hal tersebut.

Orang lain juga bertanya?

Hal senada pun disampaikan Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP. Johan menyatakan revisi itu diusulkan hanya untuk mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

Sehingga menurut Johan, upaya revisi UU KPK mempertegas kepada publik kalau pelemahan KPK memang sedang dilakukan pemerintah. "Jika tujuan merevisi UU KPK dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan Penuntutan dan juga mereduksi kewenangan Penyadapan, maka persepsi publik bahwa ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK sekaligus upaya pemberantasan korupsi menjadi nyata adanya," ujar Johan.

Kendati demikian, Johan‎ mengaku kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berkhianat pada janjinya untuk memperkuat fungsi KPK. "Karena itu saya yakin juga pemerintah tidak menyetujui upaya revisi UU KPK dengan menghilangkan kewenangan penuntutan dan mereduksi kewenangan penyadapan" tandas Johan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2015. Poin-poin yang menjadi sorotan dalam revisi tersebut antara lain kewenangan penyadapan agar hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses projustisia, kewenangan penuntutan yang disenergikan dengan Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas, pengaturan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan serta pengatuan kolektif kolegial.

(mdk/gil)