Indriyanto tak sepakat KPK dilibatkan dalam reshuffle kabinet
Merdeka.com - Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji mengaku tidak sependapat lembaga antirasuah dilibatkan dalam perombakan kabinet di pemerintahan. Bahkan, Indriyanto mengaku senang lantaran lembaganya tidak diminta menelusuri rekam jejak 6 menteri baru.
"Kok sepertinya KPK jadi seperti lembaga clearing and security house , menyerupai Kopkamtib di era terdahulu (orde baru). Saya tidak sependapat KPK dijadikan seperti itu," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).
Menurut dia, KPK tidak mengenal istilah rapor kuning atau merah untuk menentukan rekam jejak dari seorang calon pejabat negara. Sebab, dinilai dia, hal tersebut memiliki unsur kepentingan baik bagi individu maupun lembaga.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Memang KPK tidak mengenal rapor merah atau kuning dan sebaiknya tidak melakukan hal tersebut apabila terhadap personal bagi kepentingan individu maupun kelembagaan," ungkapnya.
Sikap yang ditunjukkan Indriyanto ini berbeda dengan pimpinan KPK sebelumnya. Di mana, KPK kerap memberi saran maupun masukan kepada Presiden Jokowi untuk memilih para calon untuk duduk di kursi pemerintahan.
Kali ini, Indriyanto justru menilai lembaganya tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan seseorang lolos apa tidaknya duduk di pemerintahan.
Dia mengungkapkan menelusuri rekam jejak dan memberi rekomendasi terkait susunan kabinet bukan fungsi KPK. Apalagi, dia menganggap hal tersebut tidak etis dilakukan KPK.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, saat ini KPK sudah tidak lagi ditakuti karena tak bertaji
Baca SelengkapnyaKetika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.
Baca SelengkapnyaMegawati akhirnya bersedia teken UU KPK berdasarkan masukan dari Sekneg kala itu
Baca SelengkapnyaDi pemerintahan selanjutnya, Mahfud meminta aturan terkait KPK dikembalikan lagi
Baca SelengkapnyaTanak mengusulkan tidak ada posisi ketua dan wakil di dalam KPK, cukup disebut pimpinan
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaGugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca SelengkapnyaSistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaHubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Hasto menyebut pernyataan Megawati soal usulan pembubaran KPK dipelintir.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya