Ingatkan kepala daerah tak masuk pusaran Pilpres, Sandi dinilai kritik diri sendiri

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate menilai, bakal cawapres Sandiaga Uno telah mengkritik diri sendiri terkait imbauan kepala daerah tak etis ikut campur urusan Pemilihan Presiden. Sebab, Sandiaga juga pernah berkampanye saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Kritik sih boleh, yang penting ada landasan hukumnya dan ada past experience nya. Kalau Pak Sandi ada tidak kampanye pilpres? Kalau pernah dulu ya kritik diri sendiri berati ya," kata Johnny di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Sekjen Nasdem itu curiga dan mempertanyakan alasan Sandiaga mengungkit-ungkit hal tersebut. Johnny balik menyerang Sandiaga. Dia menilai, ada kemungkinan pernyataan itu terlontar karena kepala daerah yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sedikit.

"Jadi kita bertanya ada apa itu? Apa karena kurang kepala daerahnya?," sindirnya.

Menurut Johnny, tidak ada masalah kepala daerah ikut dalam tim kampanye. Apalagi kepala daerah yang juga merangkap pengurus partai, pasti memiliki basis pendulang suara. Merujuk peraturan yang berlaku, para kepala daerah yang masuk tim kampanye bisa ditempatkan sebagai pengarah.

Disinggung jumlah kepala daerah yang mendukung pasangan bakal capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny belum bisa memastikan. Dia mencontohkan kepala daerah yang diusung Nasdem, seperti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Kalau dari TKN pasti kepala daerah kami akan mengambil bagian dan perannya sesuai yang dibolehkan undang-undang. Undang-undang dibolehkan untuk kampanye dan mereka akan menggunakan haknya sebagai jurkam atau kesempatan itu tentu dengan mengikuti aturannya harus cuti dan harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga menuturkan, para kepala daerah telah melalui proses pilkada yang melelahkan karena itu tak perlu diperpanjang hingga Pilpres 2019. Mereka disarankan langsung fokus membenahi daerahnya, bukan ikut membantu pemenangan pilpres.

"Mereka justru harus persatukan dan memastikan agenda pembangunan khususnya ekonomi yang sedang turbulensi ini tidak terganggu. Pilpres itu semua masyarakat punya referensinya, dan punya jalan yang panjang 7,5 bulan. Kalau semua memikirkan pilpres, siapa yang akan bangun daerah?" Katanya di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9).

Sandiaga kembali melontarkan pernyataan serupa saat berkunjung ke Malang, Jawa Timur, kemarin. Dia menilai seharusnya para kepala daerah tidak tertarik dalam pusaran dukung-mendukung Pilpres. Agar tugas kepala daerah tidak terbelah dalam mendengarkan aspirasi dan melayani masyarakatnya.

"Kalau mereka tertarik kepada pusaran Pilpres akan semakin membelah wilayah tersebut. Itu esensi yang membawa problem sampai kepada saya, itu yang kita adopsi dalam membangun selanjutnya," kata Sandi di Kota Malang, Rabu (12/9).

Sandi mengingatkan, para gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dipilih melalui proses pemilihan yang melelahkan. Mereka bertugas membangun ekonomi dan membuka lapangan kerja, termasuk memastikan harga-harga agar terjangkau.

Maka seharusnya tidak sibuk mengurusi dukung-mendukung calon Presiden maupun wakil presiden seperti yang terjadi belakangan ini.

"Ada Peraturan KPU yang menyatakan esensinya bahwa gubernur dan wakil gubernur itu harus independen. Tugas seorang kepala daerah itu kan membangun wilayah," ungkapnya.