Ingin Pemilu Murah, KPU Bali Tekan Anggaran Pelaksanaan Pilkada 2020

Merdeka.com - Enam Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memangkas sejumlah anggaran dari nilai pengajuan untuk pelaksanaan Pilkada lantaran dengan alasan efisiensi.

Untuk Pilkada Denpasar pengajuan anggaran awal sebesar Rp31 miliar dan disetujui Rp25 miliar. Kabupaten Badung pengajuan awal Rp29,2 miliar dan disetujui dengan nominal yang sama. Kabupaten Karangasem pengajuan Rp35 miliar yang disetujui Rp31.027.019.000. Kabupaten Bangli pengajuan Rp21,4 miliar dan tetap disetujui Rp21,4 miliar. Kabupaten Jembrana pengajuan dan persetujuan sama Rp18,5 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pengajuan Rp46 miliar dan disetujui Rp25 miliar.

"Jadi begini ceritanya, mereka sudah berkomitmen bahwa Pemilu itu harus murah di Bali. Saya mulai dengan acara hari ini. Kalau mereka menyelenggarakan masing-masing di Kabupaten dan kota pasti biaya lebih besar maka itu kami memohon kepada Sekda (Sekretaris Daerah) untuk memfasilitasinya," kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan kepada wartawan di Denpasar, Selasa (1/10).

Lidartawan juga menjelaskan besaran anggaran sudah disepakati oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk KPU dan Pemerintah daerah.

"Tidak ada menggelembungkan membesarkan. Dari Permendagri 54 muncul juga surat edaran KPU tentang bagaimana pengelolaan anggaran Pilkada itu sendiri," sambung Lidartawan.

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk menekan pengeluaran biaya yang berlebih, KPU juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bali menggelar kegiatan bersama-sama.

"Dan nanti pun kita akan instruksikan kepada Kabupaten dan Kota dan juga Bawaslu jika nanti ada kegiatan sosialisasi yang masih sasarannya sama tidak usah bikin dua kali. KPU dan Bawaslu bareng-bareng ngomong di sana. Artinya kita ingin menciptakan bahwa pemilu itu tidak mahal tetapi tetap kualitasnya," ujarnya.