Ingin Tindak Korupsi Sektor Swasta, KPK Minta UU Tipikor Segera Direvisi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mendorong seluruh pihak memprioritaskan revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kepentingan adanya revisi tersebut adalah perluasan kewenangan KPK dalam menindak sektor swasta dan memperdagangkan pengaruh.

"Yang lebih penting percepatan pembahasan undang-undang Tipikor agar aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, pengadilan bisa dipakai," ujar Laode dalam sambutannya pada pembukaan seminar Urgensi Pembaruan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, di Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Laode mengamini keterbatasan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi berdampak pada proses penegakkan hukum. Dia bercerita pernah mendapat pertanyaan suatu kasus yang dianggap sebagai tindak pidana suap karena adanya perdagangan pengaruh.

Dia mengaku dilema jika penindakan terhadap pelaku tersebut dilatarbelakangi pengaruhnya. Oleh sebab itu, selama ini KPK hanya menerapkan pasal penerimaan atau pemberian suap.

"Kalau memperdagangkan pengaruh itu dia tidak terima uang, kalau terima uang juga itu pasti suap itu lain. Seberapa jumlahnya pun, baik besar atau kecil kalau dia nerima uang, pasti itu bukan memperdagangkan pengaruh lagi, tapi itu adalah suap," tukasnya.

Kendati masih belum adanya undang-undang yang mengatur pelaku tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh, Laode optimis hal ini segera terealisasi demi kepentingan bersama. Bahkan, jika undang-undang tersebut lamban, Laode berharap adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

KPK sebelumnya menginginkan agar adanya revisi undang-undang Tipikor yang menyasar tindak pidana korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh, dan pemulihan aset. Tiga poin itu diharap segera dimuat dalam undang-undang lantaran beragamnya pola korupsi.