Ini 16 kementerian dan lembaga yang buat Indonesia banyak utang
Merdeka.com - Indonesia menjadi negara yang doyan mengajukan utang ke luar negeri. Berdasarkan data yang dihimpun, Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) tumpukan utang itu sudah mencapai Rp 2.000 triliun lebih.
Pinjaman itu dilakukan kementerian, lembaga maupun BUMN untuk menggarap proyek pembangunan. Meski proyek sudah berjalan, rupanya pengembalian utang belum sepenuhnya selesai.
Dari data FITRA yang didapat merdeka.com, Rabu (17/7), ada 16 kementerian, lembaga dan BUMN yang membuat utang Indonesia pada luar negeri semakin membengkak dari tahun ke tahun. Adapun tiga besar kementerian yang paling diyan berutang adalah Kementerian Keuangan yang mencapai USD 871,1 juta atau setara sebesar Rp 8,3 triliun. Kemudian diikuti Kementerian Negara PPN/BAPPENAS yang berutang sebesar USD 302 juta atau Rp 2.8 triliun. Dan rangking ketiga adalah Kementerian Pertahanan menghabiskan mempunyai utang ke pihak luar sebesar USD 227.1 Juta atau setara sebesar Rp 2.1 triliun.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
"Dari gambaran di atas jelas terlihat pengelola utang tidak transparan, dan cenderung korup dan tertutup dalam perencanaan utang. Sehingga realisasi utang luar negeri banyak diperuntukkan bagi proyek-proyek yang bukan produktif agar tidak dapat membayar bunga dan pokok utang tersebut," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA,Uchok Sky Khadafi.
Berikut rincian lengkap 16 kementerian, BUMN dan lembaga yang paling sering mengajukan pinjaman ke luar negeri hingga negara berutang mencapai Rp 2.000 triliun:
1. Kementerian Keuangan menghabiskan utang negeri sebesar USD 871,1 juta atau setara sebesar Rp 8,3 triliun
2. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS menghabiskan utang negeri sebesar USD 302 juta atau Rp 2,8 triliun
3. Kementerian Pertahanan menghabiskan utang negeri sebesar USD 227,1 juta atau setara sebesar Rp 2,1 triliun
4. Kementerian Pekerjaan Umum menghabiskan utang negeri sebesar USD 165,5 juta atau setara sebesar Rp 1,5 triliun
5. PT PLN menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 59 juta atau setara Rp 567,2 miliar
6. Kementerian Perhubungan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 45.6 juta atau setara Rp 438,6 miliar
7. Kementerian Dalam Negeri menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 21,2 juta atau setara Rp 204,1 miliar
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 8,9 juta atau setara dengan Rp 86,1 miliar
9. Kementerian Kesehatan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 8,4 juta atau setara dengan Rp 81,1 miliar
10. Badan Meteorologi dan Geofisika menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 7,6 juta atau setara Rp 72,9 miliar
11. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 1,6 juta atau setara Rp 15,7 miliar
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghabiskan utang laur negeri sebesar USD 984,4 ribu atau setara Rp 9,4 miliar
13. Kementerian Pertanian menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 912,8 ribu atau setara Rp 8,7 miliar
14. PT Pertamina menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 353,7 ribu atau setara Rp 3,3 miliar
15. Kementerian Agama menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 262,2 ribu atau setara Rp 2,5 miliar
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 7331 atau setara Rp 70,3 juta
Baca juga:
Kebiasaan mewariskan utang sejak Soekarno hingga SBY
Kurangi utang, BUMN didorong giat bangun infrastruktur
5 Kritik soal bengkaknya utang di era pemerintahan SBY
Utang pemerintah Rp 2.023 triliun digunakan untuk apa? (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang Indonesia masih berada di bawah utang India sebesar USD629 miliar atau setara Rp9.800 triliun.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaMegawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.
Baca SelengkapnyaAngka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia harus beralih ke sumber pembiayaan lain sebagai langkah diversifikasi.
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaSejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaTotal pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca Selengkapnya