Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini 7 syarat membangun kota terpadu di kawasan transmigrasi

Ini 7 syarat membangun kota terpadu di kawasan transmigrasi Marwan Jafar. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi, akan menjadi program unggulan untuk mengembangkan wilayah transmigrasi. Untuk menjadi KTM, kawasan transmigrasi tersebut setidaknya harus memiliki tujuh syarat.

"Pertama wilayah tersebut masuk kawasan budidaya non kehutanan atau termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta sesuai dengan yang diperuntukkan oleh rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)," ujar Menteri Marwan dalam keterangannya kepada redaksi merdeka.com, Senin (13/4).

Persyaratan kedua, lanjut Marwan, KTM harus mempunyai luas wilayah minimal 18.000 ha, yang diasumsikan berdaya tampung 9.000 kepala keluarga yang terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar. "Selain luas wilayah, persyaratan ketiga, wilayah tersebut harus mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomis," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Keempat, salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi KTM harus mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada.

Untuk mengantisipasi agar tidak berpotensi menjadi masalah sosial, kawasan yang diusulkan, menurut Menteri Marwan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan pihal lain, tidak berpotensi masalah sosial, merupakan aspirasi masyarakat setempat atau badan usaha.

"Usulan pembangunan dan pengembangan KTM juga harus merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupatyen/Kota, dikoordinasikan oleh Pemerinbtah provinsi, serta lolos seleksi dari tim pemerintah," lanjut dia.

Selain itu, Marwan juga menjelaskan terkait kebutuhan lahan yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan KTM. "Untuk pusat benih, bibit dan demfram 230 Ha, pembangunan sarana dan prasarana pusat KTM 120 ha, pengembangan permukiman transmigrasi baru minimal 1.000 ha, pengembangan Transmigrasi Swakarsa Mandiri minila 500 ha," tutup Marwan.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggaran Terbatas, Pemerintah Cari Modal buat Kembangkan 45 Kawasan Transmigrasi
Anggaran Terbatas, Pemerintah Cari Modal buat Kembangkan 45 Kawasan Transmigrasi

Pemerintah targetkan investor dapat melihat secara langsung kawasan transmigrasi percontohan yang ideal

Baca Selengkapnya
Transmigrasi adalah Perpindahan Penduduk, Pahami Sejarah, Tujuan hingga Syaratnya
Transmigrasi adalah Perpindahan Penduduk, Pahami Sejarah, Tujuan hingga Syaratnya

Transmigrasi ini merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya.

Baca Selengkapnya
Urbanisasi Besar-Besaran Usai Ibu Kota Pindah
Urbanisasi Besar-Besaran Usai Ibu Kota Pindah

Urbanisasi besar-besaran di Jakarta dimulai pada tahun 1949, ketika Ibukota dipindahkan kembali ke Jakarta. Sebelumnya ibu kota berada di Yogyakarta.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Meningkat  di Perkampungan Transmigrasi Berkat Pembangunan IKN 'Banyak Orang Cari Kontrakan'
Ekonomi Meningkat di Perkampungan Transmigrasi Berkat Pembangunan IKN 'Banyak Orang Cari Kontrakan'

Sebuah video memperlihatkan sebuah perkampungan transmigran di Kalimantan yang sudah mulai maju karena terdampak pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Transportasi Publik Cerminan Nilai Sosial dan Ekonomi Negara
Transportasi Publik Cerminan Nilai Sosial dan Ekonomi Negara

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur berupa penguatan konektivitas transportasi darat.

Baca Selengkapnya
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Menurut Heru, Kota Metropolitan sekitar Jakarta juga harus tumbuh. Nantinya, ada pembentukan kawasan aglomerasi.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Begini Nasib Jakarta Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Pemrov rancang strategi saat Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ungkap Enam Prioritas Utama Dalam Membangun Kota Cerdas dan Tangguh
Kemendagri Ungkap Enam Prioritas Utama Dalam Membangun Kota Cerdas dan Tangguh

Data PBB mencatat bahwa hampir 84 persen kota dengan pertumbuhan tercepat menghadapi masalah perubahan iklim dan bencana ekstrim.

Baca Selengkapnya