Follow
Ini 9 komisioner baru KPI periode 2013-2016
Merdeka.com - Komisi I DPR telah memilih sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013- 2016 pada hari Rabu (3/7) malam kemarin. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan mekanisme voting.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq berharap sembilan komisioner yang terpilih itu dapat memperkuat fungsi KPI melalui instrumen undang-undang yang ada. Selain itu, komisioner KPI terpilih diharapkan dapat menjaga posisi lembaga penyiaran.
"Sehingga adil dan seimbang dalam isi siaran di tahun politik pemilu ini," kata Mahfudz saat dihubungi, Kamis (3/7).
-
Bagaimana Pemilu dilakukan? Pemilu adalah suatu proses seleksi pemimpin, di mana masyarakat memilih antara para elit politik yang bersaing.
-
Bagaimana PKD pemilu bekerja? Dalam menjalankan tugasnya, PKD Pemilu bekerja secara independen dan netral, serta tidak terikat pada kepentingan politik maupun golongan tertentu.
-
Bagaimana proses pemilu berlangsung? Proses pemilu melibatkan beberapa langkah, seperti pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana Pemilu diselenggarakan? Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu di Indonesia yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-
Bagaimana Pemilu dan Pilkada dilakukan? Proses pelaksanaan Pemilu menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dia menuturkan, dari sembilan nama yang terpilih menjadi komisioner KPI, pihaknya tetap mempertahankan komisioner incumbent guna menjaga kesinambungan kerja komisioner KPI.
"Minimal ambil tiga orang anggota KPI dari unsur incumbent," jelas Mahfudz.
Berikut Sembilan komisioner KPI terpilih melalui mekanisme voting:
1. Bekti Nugroho 47 suara
2. Judharik Sawan 46 suara
3. Agatha Lily 44 suara
4. Azimah Subagjio 39 suara
5. Idy muzzayad 31 suara
6. Amirudin 29 suara
7. Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin 29 suara
8. Danang Sangga Buwana 27 suara
9. Fajar Arifianto Nugroho 27 suara
Selain 9 komisioner tetap, Komisi I DPR juga memilih empat komisioner cadangan yakni:
1. Iswandi Syahpkutra 26 suara
2. Ezki Tri Rezeki Widianti 26 suara
3. Nina Mutmainnah armando 21 suara
4. Muhammad Zen Al-faqih 21 suara (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca Selengkapnya
Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca Selengkapnya
Dari 10 nama yang ditunjukkan, ada lima nama yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lima nama untuk Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
Setyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca Selengkapnya
Kekayaan Setyo Budiyanto ini tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)yang dilaporkan pada 1 April 2024.
Baca Selengkapnya
Pemilihan pimpinan dan anggota Dewas KPK ini dilakukan oleh Komisi III DPR RI dengan cara voting.
Baca Selengkapnya
10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.
Baca Selengkapnya
Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat voting pada Kamis (21/11).
Baca Selengkapnya
Menurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.
Baca Selengkapnya
Pelantikan anggota KPU dalam rangka persiapan Pemilu 2024 ini dilakukan untuk masa bakti 2023-2028.
Baca Selengkapnya
Tiga nama yang akan dibahas saat Sidang TPA bersama Jokowi bukan berasal dari Kemendagri sendiri
Baca Selengkapnya