Ini alasan DPR bentuk lembaga pengawas BIN saat pencalonan Sutiyoso
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membuat badan pengawas untuk memantau kinerja Badan Intelijen. Rencana ini baru ramai dibicarakan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq membantah jika badan pengawas intelijen dibentuk baru-baru ini setelah pencalonan Sutiyoso. Menurut dia, salah satu yang menjadi dasar dibentuknya lembaga pengawas ini karena UU intelijen baru diselesaikan pada 2011 lalu.
"Lalu pada saat itu terjadi pergantian kepala BIN. Sehingga sejak ada pergantian kepala BIN, DPR dan BIN sendiri kosentrasi untuk sosialisasi undang-undang intelejen," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).
-
Siapa yang melatih intelijen Indonesia? Tak lama kemudian, agen-agen Mossad mulai melatih dinas intelijen Indonesia dan sejumlah personel militer.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang memimpin Biro Chusus PKI? Sjam Kamaruzaman Memimpin Sebuah Organ Rahasia di Tubuh Partai Komunis Indonesia (PKI): Biro Chusus
-
Siapa yang menjadi ketua tim pemenangan RK-Suswono di Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa pemimpin kelompok yang dicurigai? Peristiwa Talangsari 1989 berawal dari kecurigaan masyarakat dan aparat desa terhadap kelompok keagamaan yang dipimpin oleh Warsidi.
Di sisi lain, lanjut dia, kala itu BIN sendiri disibukkan dengan upaya penataan internal kelembagaan sesuai undang-undang. Kemudian pada pertengahan 2012, barulah Komisi I DPR berkoordinasi dengan BIN, menyusun aturan teknis mengenai tim pengawas ini.
"Aturan itu baru selesai tahun 2014. Menjelang akhir tahun 2014. Karena pada saat itu menjelang pemilu, maka pembentukan tim pengawas itu kita pending," tuturnya.
Namun tahun ini baru ada kesempatan bagi Komisi I DPR dan BIN untuk membahas Badan Pengawas BIN secara rijit. "Sehingga sekarang ada kesempatan yang baik seiring dengan pemilihan calon kepala BIN yang baru, maka tim pengawas intelijen juga akan kita bentuk," ungkapnya.
Mahfudz juga menyampaikan bahwa akan diatur secara lebih teknis bagaimana tim badan Pengawas BIN itu bekerja. Pasca pengesahan di paripurna, barulah tim tersebut bisa bekerja.
Sedangkan sifat keanggotaannya semi permanen. Sebab untuk merotasi keanggotaan harus lewat paripurna pula. setiap anggotanya ini akan diambil sumpahnya agar tidak membocorkan rahasia negara.
Seperti diketahui, lembaga pengawas intelijen ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari fraksi di DPR. Salah satu Fraksi yang menolak dibentuknya badan pengawas intelijen yakni NasDem.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca SelengkapnyaPuan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Baca SelengkapnyaKomunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca SelengkapnyaRapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaDi era digital potensi kerusuhan di pemilu bisa dilakukan hanya menggunakan telepon genggam.
Baca SelengkapnyaMuhammad Herindra sebagai calon kepala BIN yang menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaBesok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, tim pertimbangan DPR RI sepakat Herindra telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN.
Baca SelengkapnyaKesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya