Ini alasan gentingnya kehadiran Ahok buat Komisi III DPR
Merdeka.com - Komisi III DPR berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pemanggilan ini terkait banyaknya temuan dari hasil sidak di DKI. Salah satu masalah bakal dibahas, terkait adanya perdagangan manusia di Jakarta.
"Memang kita rencana memanggil beliau (Ahok) dalam rangka kenyamanan keamanan. Karena kan izin-izin itu tetap berhubungan dengan gubernur DKI. Itu soal perdagangan manusia," kata Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (8/3).
Politisi PDIP ini mengakui bahwa komisi III DPR sudah melakukan sidak ke beberapa tempat hiburan mulai di Jakarta hingga luar kota. Hal tersebut dilakukan guna mengklarifikasi laporan dari masyarakat.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Bagaimana cara BP2MI mengklarifikasi informasi hoaks tersebut? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI. Dia mengatakan, akun itu dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi hoaks yang ingin menyasar masyarakat ataupun Pekerja Migran Indonesia.
"Kita menemukan laporan-laporan adanya dugaan perdagangan manusia. Seperti contoh katanya ada warga negara China yang bekerja di salah satu tempat di daerah Ancol. Kita ke sana untuk membuktikan dugaan tersebut. Ternyata setelah kita melakukan cek lokasi, mereka lengkap surat-surat semua," ujarnya.
Menurut Junimart, program sidak tersebut berkaitan dengan Panja penegakan hukum. "Kita sudah kerja hampir delapan bulan. Kita sudah merambah daerah. Kita sudah ke Medan, Kaltim, bahkan habis Jakarta mau ke Riau," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menambahkan, tugas dan fungsi Panja tersebut guna menyisir beberapa masalah berkaitan dengan perdagangan manusia.
"Lebih pada pengawasan tentang lalu lintas orang yang keluar masuk republik Indonesia. Kita tahu ada sejumlah masalah yang berpotensi muncul kalau kita tidak memberikan pengawasan secara baik terhadap lalu lintas orang itu. Perdagangan orang misalnya," ungkap Mulfachri.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peninjauan yang dilakukan Komisi III DPR RI agar tidak menimbulkan tuduhan-tuduhan yang negatif atas insiden penemuan tujuh mayat di Kali Bekasi.
Baca SelengkapnyaArteria Dahlan meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaNatsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, Gubernur Jakarta harus dapat membuktikkan asal usul harta yang dimilikinya
Baca SelengkapnyaFadil menantang Aiman untuk datang ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaKomjen Fadil, dalam rapat, menanggapi soal kabar hoaks yang disampaikan oleh Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, Ahok memiliki karakter tersendiri, dalam menyampaikan sesuatu ke publik
Baca SelengkapnyaAdapun pembahasan rapat terkait persiapan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat dengan Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi, Menurutnya, Korlantas sudah dianggap sarang korupsi.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Polri terkait persiapan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca Selengkapnya