Follow
Ini alasan Jokowi bentuk tim independen
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Dia mengungkapkan, tim ini dibentuk untuk memberikan masukan kepadanya.
Untuk diketahui, Jokowi telah memiliki dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) yang belum lama dilantik. Tugasnya tidak jauh berbeda, memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden untuk mengambil sebuah kebijakan.
"Ya kan enggak apa-apa kan. Wantimpres juga kasih pertimbangan. Kemudian tim (independen) juga berikan masukan-masukan. Semakin banyak masukan semakin baik," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/1).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Jokowi mengaku masih mempertimbangkan untuk memberikan surat keputusan presiden pembentukan tim independen ini. Namun, dia tidak menjelaskan mengapa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak masuk dalam tim tersebut.
"Ya nanti dilihat (pemberian kepres untuk tim independen). Pak Ahok masuk tim anu aja," tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memaparkan langkah-langkah yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani perselisihan yang terjadi di antara dua lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Andi mengatakan, setelah memanggil tim independen yang berisi 7 orang yakni Oegroseno, Jimly Asshiddiqie, Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Widodo Umar, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Ahmad Syafii Maarif (tidak datang) semalam, Presiden Jokowi meminta jajaran menteri terkait untuk melakukan beberapa kajian terkait penyelesaian kisruh kedua lembaga tersebut.
Andi mengatakan, masukan dari menteri-menteri terkait kisruh KPK vs Polri akan dilakukan esok hari, Selasa (27/1) usai presiden melakukan kunjungan ke Medan, Sumatera Utara.
"Jadi sekarang prosesnya adalah setelah Pak Presiden memanggil kemarin tokoh-tokoh lalu akan ada beberapa kajian dari kementerian-kementerian terkait, diminta oleh Presiden memberikan masukannya besok, jam 3 sore. Presiden besok ada kunjungan ke Medan Sumatera Utara, nah setelah itu baru kajian-kajian itu dipelajari oleh Presiden," papar Andi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Andi mengatakan, kajian serta masukan yang diminta presiden juga termasuk urgensi pembentukan tim independen untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Menurut Andi, payung hukum akan diperlukan apabila kelak presiden membentuk tim independen. Namun, saat ini, tim independen belum dibentuk presiden lantaran masih menunggu kajian dari para menteri terkait.
"Ya kalau nanti harus dibentuk pasti ya ada. (Sudah dibentuk tim independen?) Belum, menunggu kajian," jelas Andi. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Dalam menunjuk seorang juru kampanye, masing-masing paslon memang diwajibkan melampirkan daftar nama-nama yang akan tampil.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca Selengkapnya
Usai pelantikan ini, tak sedikit publik bertanya soal perbedaan Penasihat Khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca Selengkapnya
Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Luhut memilliki sejumlah kriteria sosok presiden idaman.
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto, mengatakan lumpuhnya independesi penyelengara Pemilu yang terjadi saat ini merupakan skenario dari Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Tak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang
Baca Selengkapnya