Ini alasan Jokowi tak libatkan KPK & PPATK saat tunjuk menteri baru
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan perombakan kabinet yang terdiri dari 5 menteri dan Sekretaris Kabinet. Tetapi dalam pelantikan menteri ini tidak melibatkan PPATK dan KPK sebagaimana yang dilakukan Jokowi dalam penyusunan kabinet sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi telah melakukan pelacakan latar belakang menteri-menteri baru. Pelacakan itu sudah dilakukan sejak lama.
"Jadi presiden sudah melakukan pelacakan sangat lama yah tentang berbagai hal dan inikan bukan proses mendadak," kata Pratikno di Istana, Jakarta, Kamis (13/8).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana masa jabatan presiden diatur sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Bagaimana Prabowo menyusun kabinetnya? Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi,' imbuh dia.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
Pratikno menegaskan, track record menteri-menteri dan Seskab yang baru saja dilantik Jokowi kemarin jauh-jauh hari sudah dilakukan pelacakan.
"Ini proses yang sudah panjang dan keputusannya memang baru kemarin dilakukan. Sepertinya mendadak dalam konteks administrasinya mendadak tetapi proses pengurusannya sudah sangat lama," jelasnya.
Lebih lanjut, Pratikno mengatakan, menteri-menteri yang baru dilantik kemarin dalam waktu singkat akan menyampaikan tentang program-program terobosannya ke depan. Jadi, kata dia, bukan masalah semata-mata persoalan pergantian personel tetap juga sebuah akselerasi program-program pemerintah.
"Jadi kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi global yang memang tidak ramah ini. Itu saja. Ini kan fokus utamanya pada keadaan ekonomi yang harus segera diperkuat dan tentu saja didukung oleh situasi yang lain yah," jelas Pratikno.
"Pondasi ekonomi kan harus ditopang oleh pondasi yang lain, termasuk Polhukam, maritim kan jadi prioritas kita untuk segera melakukan terobosan-terobosan mendasar," tutupnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaAri menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca Selengkapnya