Ini alasan Kapolda Tito dukung revisi UU Terorisme
Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian bakal menggantikan Komjen Saud Usman Nasution sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia mengakui mendukung penuh revisi Undang-undang Terorisme.
"Saya mendukung Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang berasal dari Perppu Nomor 1 Tahun 2002 itu tak cukup mengakomodasi penanggulangan terorisme pada masa kini, Itu dibuat dahulu hanya untuk merespons bom Bali," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/3).
"Sehingga UU ini hanya mengkriminalisasi perbuatan tertentu dengan ancaman hukuman berat," tambahnya.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Siapa yang jadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden? Pada tahun 2024, pelantikan ini akan menjadi penutup dari rangkaian Pemilihan Umum yang telah berlangsung, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Kapolda menilai bahwa UU Terorisme pada saat itu hanya untuk mempermudah penyelidikan dalam kasus bom Bali.
"Mempermudah penyidik dan penegak hukum mempermudah proses mengungkap kasus bom Bali dan mengadilinya di pengadilan," ungkapnya
Menurutnya, mekanisme hasil penyelidikan pada pelaku teror yang tertangkap menunjukan mereka merupakan korban penyebaran paham radikal."Ibaratnya penyakit menular. Artinya kegiatan-kegiatan pencegahan harus dikenal dalam undang-undang itu," tandasnya.
Tito segera dilantik di Istana oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala BNPT. Jabatan Kapolda Metro Jaya bakal diisi Irjen Moechgiyarto yang kini menjabat Kapolda Jawa Barat.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dikabinet Presiden Jokowi sebelumnya, Tito juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Eddy Hartono menggantikan Rycko Amelza Dahniel
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2016 lalu, Jokowi memilih Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ditanya mengenai netralitas TNI karena Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengingatkan soal pemberhentian Prabowo dari dinas TNI dan Pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaJokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.
Baca SelengkapnyaPenunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPentingnya menjaga netralitas TNI selama periode kampanye dan Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaTito pernah memimpin tim Densus 88 yang salah satu anggotanya Rycko Amelza.
Baca Selengkapnya