Ini alasan keluarga veteran pertahankan rumahnya dari eksekusi

Merdeka.com - Berkali-kali keluarga legiun veteran, warakawuri atau janda-janda anggota TNI berikut putra putrinya turun aksi setiap mendengar informasi rumah-rumah mereka yang disebutnya rumah negara itu hendak dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Menyusul pihak Kodam VII/Wirabuana menang atas gugatan lahan yang digunakan keluarga tersebut.

Termasuk ketika tiba peringatan hari pahlawan, 10 Nopember lalu. Mereka juga turun aksi di pelataran Monumen Mandala, monumen pembebasan Irian Barat di Jl Jenderal Sudirman. Mereka mencoba gugah perhatian semua orang bahwasanya pahlawan dan keluarganya, legiun veteran dan keluarganya bukanlah sampah yang habis manis sepah dibuang.

Rabu pagi tadi, (2/12), mereka yang tergabung dalam Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel, kembali turun aksi. Kali ini digelar di kantor PN Makassar menyusul diterimanya surat rencana eksekusi besok, Kamis, (3/12) terhadap rumah-rumah keluarga veteran ini. Tidak hanya beberapa karena di luar dari isi surat ini, mereka mendengar informasi bahwa yang akan dieksekusi capai ratusan rumah di beberapa lokasi perumahan.

Di Makassar, ada 21 lokasi rumah negara yang dihuni keluarga legiun veteran, warakawuri dan putra putrinya antara lain yang ada di jl Buntu Torpedo, jl Mappanyukki, jl Cendrawasih, jl Rajawali dan di jl Mawas. Dalam aksinya, keluarga legiun veteran ini diterima oleh Humas PN Makassar, Muhammad Damis. Yang di akhir aksi itu, Muhammad Damis berjanji akan mempertimbangkan aspirasi untuk tidak dilakukan eksekusi.

"Setelah pertemuan ini saya akan sampaikan aspirasi keluarga veteran tersebut ke ketua PN Makassar karena dialah yang punya kewenangan memutuskan jadi atau tidak eksekusi tersebut," kata Muhammad Damis.

Letkol Purn. Jhon Malipungi sesepuh FKPRN di hadapan hakim sekaligus Humas PN Makassar ini mengemukakan, selama ini pihak Kodam VII memahami jika rumah-rumah yang mereka diami adalah Rumah Dinas TNI sehingga mereka bermaksud lakukan penertiban akan aset-asetnya. Padahal sesungguhnya rumah yang mereka diami itu bukan Rumah Dinas melainkan Rumah Negara.

"Rumah Dinas itu seperti yang dihuni Pangdam, Kasdam dan lain-lain yang listrik, air dan semuanya atas biaya dinas karena dibiayai negara. Rumah kami ini Rumah Negara, rumah yang kami bangun sendiri, bayar PBB, listrik, air dan segalanya. Sama sekali tidak ada uang negara atau uang Kodam di sini. Tentang Rumah Negara ini diatur dalam Peratuan Pemerintah No 31/2005 yang bisa kami miliki yang didahului dengan pengajuan," kata purnawirawan TNI yang sudah sepuh namun tampak masih sehat dan lincah ini.

Adapun soal lahan tempat rumah yang mereka bangun sejak puluhan tahun silam itu, kata Herman, sekretaris FKPRN menjelaskan, yang mereka ketahui adalah bahwa pihak Kodam VII/Wirabuana pernah menyebut jika lahan atau tanah tersebut adalah peninggalan eks KNIL Morotai. Tapi setelah dicek di arsip negara menyebutkan tanah itu adalah peninggalan orang Swiss yang bernama Tuan Majer sehingga tanah itu disebut tanah negara yang siapapun berhak mengajukan kepemilikan.

"Hingga saat ini, baik dari pihak kami maupun dari Kodam belum memegang sertifikat selembar pun atas tanah tersebut. Karena status tanah negara, jika diminta beli maka kami akan beli. Adapun soal rumah-rumah itu, secara de facto kami punya hak konstitusi untuk memilikinya karena kita bangun dan memperbaiki sendiri atas dana sendiri," tandas Herman seraya menambahkan, pihaknya tetap bertahan untuk memperjuangkan rumah-rumah tersebut dari eksekusi.