Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan Luhut pemerintah harus lanjutkan reklamasi Teluk Jakarta

Ini alasan Luhut pemerintah harus lanjutkan reklamasi Teluk Jakarta Luhut Binsar Panjaitan di Makassar. ©2016 merdeka.com/mappesona

Merdeka.com - Pemerintah akhirnya memutuskan melanjutkan reklamasi pulau G Teluk Jakarta. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tiga alasan pemerintah mau tidak mau meneruskan mega proyek itu.

Pertama, proyek reklamasi dianggap sebagai kepentingan nasional dan kepentingan DKI Jakarta.

"Kepentingan nasional dan kepentingan DKI. Karena kalau tidak dilanjutkan yang sudah dibuat dari zamannya Pak Harto itu. Jakarta tiap tahun 7,5 cm turun. Itu giant sea wallnya," kata Luhut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Kedua, katanya, proyek reklamasi dinilai bisa menambah ketersediaan sumber air. Dibuatnya tanggul atau bendungan di sekitaran pulau reklamasi dipercaya bisa menambah sumber air.

"Kedua, sumber air kita kurang. Kalau bendungan jadi, dari hasil penelitian 2 meter di bawah air asin sisanya di atas air yang bisa diproses jadi air minum. 45 meter kubik per detik akan bisa dipompa dasarnya. Kira-kira setara 40 persen kebutuhan air kita," terangnya.

Terakhir, menurut Luhut, proyek reklamasi bisa mencegah terjadinya banjir rob ke kawasan Jakarta.

"Ketiga hindari rob. Kalau orang tidak paham ada pikir masalah lain. Ini masalah teknis profesional. Tidak ada alasan untuk meneruskan," tegasnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa reklamasi yang ditentang banyak pihak itu lanjut terus. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghentikan proyek reklamasi pulau tersebut.

"Tidak ada alasan untuk menghentikan. Setelah kita periksa aspeknya, legalnya, lingkungan hidup, teknis semua, tidak ada alasan untuk menghentikan itu," ungkap Luhut di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (9/9) lalu.

Luhut menuturkan, keputusan Kementerian Kemaritiman melanjutkan reklamasi pulau G telah mempertimbangkan berbagai hal, baik dari aspek lingkungan hingga maupun hukum.

"Semua yang kita lihat yang punya dampak ditakutkan dari aspek hukum, aspek legal, lingkungan, PLN, tidak ada masalah," ujarnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Soal Nasib Pembangunan Giant Sea Wall, Pramono dan Ridwan Kamil Setuju Dilanjut, Pongrekun Beri Catatan
Soal Nasib Pembangunan Giant Sea Wall, Pramono dan Ridwan Kamil Setuju Dilanjut, Pongrekun Beri Catatan

Debat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
Solusi Peserta Pilkada agar Jakarta Tak Tenggelam, Ternyata Proyek Ini jadi Andalan
Solusi Peserta Pilkada agar Jakarta Tak Tenggelam, Ternyata Proyek Ini jadi Andalan

Tiga calon gubernur Jakarta, ditantang mencari solusi agar analisis Jakarta akan tenggelam bisa dicegah.

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya

Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan

Baca Selengkapnya
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan

Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah

Baca Selengkapnya
Tanggul Laut Raksasa Tunggu Investor, AHY: APBN Tidak Cukup
Tanggul Laut Raksasa Tunggu Investor, AHY: APBN Tidak Cukup

Pemerintah mengklaim, fungsi tanggul bisa dipakai juga untuk jalan, untuk kereta api, untuk pertahanan.

Baca Selengkapnya
Airlangga Ungkap Urgensi Proyek Tanggul Laut Raksasa Senilai Rp700 Triliun
Airlangga Ungkap Urgensi Proyek Tanggul Laut Raksasa Senilai Rp700 Triliun

Proyek tanggul laut raksasa yang sesungguhnya berada di Semarang-Demak.

Baca Selengkapnya
Airlangga Ungkap Urgensi Proyek Giant Sea Wall yang Butuh Anggaran Rp700 Triliun
Airlangga Ungkap Urgensi Proyek Giant Sea Wall yang Butuh Anggaran Rp700 Triliun

Menko Airlangga menyebut keberadaan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sejumlah wilayah pesisir sangat penting.

Baca Selengkapnya
Pengerjaan Proyek Tanggul Laut NCICD Fase A di Jakut Terkendala Banyaknya Pemukiman Liar
Pengerjaan Proyek Tanggul Laut NCICD Fase A di Jakut Terkendala Banyaknya Pemukiman Liar

Jumlah penduduk yang tinggal dan mendirikan bangunan liar di lokasi pengerjaan tanggul pantai rupanya tak sedikit.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Bangun Jalan Tol dan Jalur Kereta di Atas Giant Sea Wall Bekasi dan Serang
Pemerintah Bakal Bangun Jalan Tol dan Jalur Kereta di Atas Giant Sea Wall Bekasi dan Serang

Pemerintah tengah mengkaji pembangunan proyek tanggul laut raksasa, atau Giant Sea Wall di pesisir Pantura Jawa luar Jakarta.

Baca Selengkapnya
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya
Golkar Nilai Proyek Giant Sea Wall Urgen, Ini Manfaat Ekonomi dan Lingkungan bagi Rakyat
Golkar Nilai Proyek Giant Sea Wall Urgen, Ini Manfaat Ekonomi dan Lingkungan bagi Rakyat

Politikus Golkar Dave Laksono mendukung rencana pemerintah melanjutkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall)

Baca Selengkapnya