Ini alasan pemerintah kembalikan pasal penghinaan Presiden di RKUHP

Merdeka.com - Ketua Tim Pemerintah Pembahasan RKUHP, Enny Nurbaningsih mengungkapkan dasar munculnya pasal penghinaan terhadap Presiden. Menurutnya adanya pasal itu guna melindungi pemimpin negara.

Enny mengatakan, di Indonesia ada pasal yang mengatur perlindungan wakil pimpinan negara asing serta perlindungan terhadap lambangnya. Maka, kata dia, muncul pendapat juga untuk melindungi pemimpin negara sendiri.

"Kita juga atur gimana kita jaga martabat wakil-wakil pimpinan negara asing termasuk lambang-lambang negara asing," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

"Apa iya pimpinan negara sendiri Presiden dan Wakil Presiden tak kita rumuskan yang sejenis dengan itu dengan berikan pengecualiannya. Jadi pengecualiannya ada di sini," sambungnya.

Dalam draf yang dibacakan pemerintah, pasal penghinaan pada Presiden dan wakilnya berubah menjadi pasal 239 ayat satu dan dua. Semula dalam draf RKUHP berada di pasal 262 hingga 264.

Tambah Enny, pasal ini sudah dirumuskan sedemikian rupa dalam rangka menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 hingga Nomor 22 Tahun 2006. Serta sudah didiskusikan dengan para ahli.

"Jadi ini sebetulnya rumusan pasal ini sudah dilakukan sedemikian rupa dalam rangka menelaah putusan MK Nomor 13 hingga 22 Tahun 2006. Kita diskusikan dengan para ahli," tandasnya.