Ini alasan polisi disebut terlambat amankan pendemo depan rumah SBY

Merdeka.com - Kepolisian membantah tidak adanya pengamanan saat ratusan massa menggeruduk kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/2) kemarin. Yang terjadi, polisi tidak menerima pemberitahuan permintaan izin keramaian dari massa.

"Kalau ada surat pemberitahuan kita tahu duluan, tapi ternyata ini tidak ada," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di Kantor KPUD DKI, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Meski demikian, lanjut Argo, pihaknya tetap mengamankan jalannya aksi begitu mendapatkan laporan. Kini, polisi tengah mengusut koordinator lapangan aksi tersebut.

"Makanya nanti akan kita cari korlapnya dan didalami. Tentunya nanti kita mencari siapa yang menjadi korlapnya. Itu tujuannya apa, maksudnya apa melakukan seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik dalam keterangannya. Menurut dia, bahkan rencana demo di rumah SBY telah beredar di media sosial.

"Mempertanyakan kenapa aparat hukum terlambat datang dan gagal melakukan langkah preventif, mengingat info demo ke kediaman Presiden RI ke enam sudah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Infonya, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur dimana Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar hadir memberi pengarahan," kata Rachland.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan SBY sebagai Presiden ke-6 setidaknya masih mendapat pengamanan dari Grup D pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

"Grup (paspampres) ada, orangnya ada. Kadang hal-hal yang situasional diatasi. Gitu saja kan. Semuanya kan bisa berjalan sesuai dengan rel ya. Penyimpangan diatasi, ada kelalaian diselesaikan gitu saja," ucapnya.

Grup D ini diresmikan langsung oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal Moeldoko, di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Tanah Abang, Senin 3 maret 2014. Tugas pokok Grup D paspampres adalah melakukan pengamanan fisik terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga.