Ini arahan Presiden Jokowi untuk pilkada serentak besok
Merdeka.com - Pelaksanaan Pilkada serentak sudah di depan mata yang digelar Rabu (9/12) besok. Sebanyak 269 wilayah secara serentak akan menggelar pemilihan kepala daerah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mendeteksi dini. Jangan sampai gejolak-gejolak dan kekacauan terjadi saat Pilkada serentak dilaksanakan.
"Arahan presiden untuk persiapan pilkada besok tadi jelas langsung kepada Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kabin dan Mendagri untuk deteksi dini," kata Tjahjo di Istana Bogor, Selasa (8/12).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Kenapa Pilkada dilakukan secara serentak? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Sejauh ini, diakui Tjahjo, memang ada sedikit riak dan gejolak di beberapa daerah dari 269 wilayah yang bakal melaksanakan Pilkada serentak. Namun, segala antisipasi tetap dilakukan agar gelaran pilkada berjalan lancar dan damai.
"Kemudian masalah duplikasi parpol muncul di Simalungun dan Kalteng yang mudah-mudahan hari ini sudah bisa diputuskan di Kalteng, dan Simalungun juga sudah diselesaikan dengan baik," jelasnya.
Untuk masalah anggaran, lanjut Tjahjo, sudah tidak menjadi hambatan utama terhadap pelaksanaan pilkada. Selain itu, Presiden Jokowi berharap kepada penyelenggara pemilu juga dapat melaksanakan pilkada secara baik.
"Harapan presiden pada KPU, Bawaslu, DKPP dan semua pengambil kebijakan, karena beliau sudah hampir 6 kali ratas kabinet membahas pilkada serentak, kemudian Pak Wapres inisiatif 3 kali rapat untuk menyatukan 2 parpol yang ganda kepengurusannya. Akhirnya bisa clear seluruhnya," jelas Tjahjo.
"Kita akan mengeluarkan kebijakan keputusan yang berkaitan dengan PNS yang tidak netral, pejabat yang tidak netral, kami juga akan menyerahkan pada kepolisian kalau ada money politics pada pilkada. Tapi pengalaman Bawaslu KPU saya yakin sudah bisa tercapai," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi mengeluarkan ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPilkada Serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024
Baca SelengkapnyaSelain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berpesan jangan takut Pemilu, karena Indonesia sudah biasa menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaGibran menegaskan, perbedaan menjadi hal yang lumrah di Indonesia, termasuk perbedaan pilihan pemimpin.
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaPelantikan Prabowo-Gibran dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Pemilu 2024 menimbulkan adanya gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca Selengkapnya