Ini cara Pemkot Bandung siasati larangan rapat di hotel

Merdeka.com - Larangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di luar kantor segera diberlakukan. Meski menuai pro kontra, pemerintah pusat tetap berkukuh pada kebijakan itu.

Pemkot Bandung yang sebenarnya cukup kelimpungan dengan adanya larangan PNS rapat di hotel menyiapkan beberapa strategi. Bagaimana caranya?

Kepala Sub-Bagian Potensi dan Daya Saing Bagian Perekonomian Kota Bandung Lusi Lesminingwati mencontohkan, jika aturan itu diterapkan rapat yang melibatkan banyak orang akan dibagi dua.

"Ini baru menurut saya, kalau nanti misalnya saya harus mengadakan rapat dengan sekitar 200 orang, sementara ruangan di sini (balai kota) tidak cukup, saya akan bagi menjadi dua hari rapatnya," katanya di Balai Kota Bandung, Rabu (26/11).

Meski dinilai tidak efisien, mau tidak mau kata dia itu harus dilakukan karena itu adalah kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau dibilang tidak efisien, ya. Narasumber harus mengulangi lagi materi yang sama di hari berikutnya," katanya. Dia melanjutkan, ketimbang memaksakan peserta rapat dalam satu ruangan kecil, menurut dia itu tidak akan kondusif.

Pemkot Bandung tengah berencana merenovasi bekas gedung DPRD Kota Bandung di Jalan Aceh, pada 2015 mendatang. Itu agar bisa dijadikan tempat rapat yang mampu menampung banyak peserta.

"Bekas DPRD akan dibuat. Karena tidak ada ruangan yang luas lagi di sini (balai kota). Kemarin saja, waktu saya mau kumpulkan orang untuk sosialisasi kenaikan harga gas, bingung mau di mana. Ruangan penuh semua," tuturnya.