Ini Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan di Pilpres Versi Kubu Prabowo

Merdeka.com - Tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga membacakan gugatan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemungutan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6). Salah satu yang dibeberkan adalah dugaan bentuk pelanggaran dan kecurangan massif yang terjadi dalam proses pilpres. Tim hukum Prabowo menyinggung dugaan penyalahgunaan APBN hingga menyoroti netralitas aparat.

Menurut Ketua Tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, pilpres 2019 adalah pertarungan Prabowo-Sandiaga melawan Jokowi sebagai presiden yang didukung kekuatan aparatur negara.

"Presiden petahana Joko Widodo lengkap dengan fasilitas aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan," ujar Bambang Widjojanto.

Dia membeberkan dugaan kecurangan pada Pilpres menyangkut penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen, Pembatasan kebebasan media dan pers dan diskriminasi perlakuan serta penyalahgunaan penegakan hukum.

"Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," kata Bambang Widjojanto.

Dia juga menyinggung soal iklan infrastruktur Jokowi yang sempat ditayangkan di bioskop. Iklan tersebut bisa saja dianggap sebagai sosialisasi keberhasilan yang wajar dipublikasikan ke masyarakat. Namun tim Prabowo melihat itu sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan petahana.

"Kemenkominfo sudah menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Dengan pemikiran objektif dan jernih, kita bisa memahami hal ini merupakan kampanye terselubung yang dilakukan presiden petahana Jokowi, lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian guna strategi pemenangan capres paslon 01 Jokowi," paparnya.

Terpisah,Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan institusinya bersikap netral dalam Pemilu 2019. Dia menegaskan, korps Bhayangkara bakal menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam pemenangan paslon dalam pemilu lalu.

"Tunggu hasil MK saja. Bukti-bukti itu kan nanti akan diuji. Kalau polri sudah jelas sesuai UU 2 Tahun 2002 pasal 27 bahwa Polri Netral tidak laksanakan politik praktis," tegas Brigjen Dedi saat dihubungi di Jakarta, Jum'at (14/6).

Dia menambahkan, jika ada anggotanya yang diketahui terlibat, maka pihaknya akan menindak secara tegas. Namun kala ditanya dalam bentuk apa tindakan tersebut, Dedi bergeming.

"Apabila ada anggota yang terbukti akan ditindak secara tegas," ucap Brigjen Dedi.

Reporter: Muhammad Radityo