Ini dugaan pola pemangkasan dana APBD Tangerang Selatan
Merdeka.com - Sebanyak 22 organisasi yang diduga penerima dana hibah APBD dan APBD-P Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dikabarkan ikut membantu dalam memberikan dukungan kepada Airin Rachmi Diany di Pilkada serentak.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, gelontoran dana kepada 22 organisasi itu sebesar Rp 29,5 miliar. Fitra sebenarnya mendapati 106 organisasi, hanya saja yang sudah pasti dipasok dengan tanpa kantor dan lembaga atau fiktif baru 22 organisasi. Jaringan atau pendukung Airin dituding menjadi penikmat dana tersebut.
"Saya melihat dari kuantitatif, angka yang berbicara. Pendidikan dan Kesehatan telah dipangkas, rakyat enggak tahu kalau dana penting itu mereka pangkas, dana bansos dan hibah yang naik" kata Sekretaris Fitra Yenny Sucipto di Tangsel, Selasa (24/11).
-
Kenapa Ristanta menerima uang pungli? 'Menimbang uang yang diterima terperiksa dari saksi Hengki dan saksi Ramadan Ubadillah merupakan uang bulanan yang bersalah dari tahanan sebagai uang tutup mata agar para tahanan dibiarkan menggunakan alat komunikasi selama berada di dalam rutan KPK,' tutur anggota Dewas KPK.
-
Kenapa Rizky Febian diduga oplas? Perubahan penampilan Rizky Febian ini sontak memicu spekulasi di kalangan netizen. Banyak yang menduga bahwa ia mengikuti jejak Mahalini, yang sebelumnya juga ramai diperbincangkan karena perubahan wajahnya, khususnya pada bagian hidung.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Kapan Firli dinyatakan tersangka? Hakim menilai status tersangka Firli dinyatakan sah dan tetap berlaku hingga sekarang.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
Adapun cara lain, menurut Yenny yakni melakukan pola mark down alias dipangkas. Apa itu pola mark down?
"Pola mark down dilakukan oleh Pemkot Tangsel, realisasi pendapatan mereka pada 2014 sebesar Rp 6,3 triliun, tapi tiba-tiba di dalam perencanaan pendapatan 2015 mereka sengaja menurunkannya menjadi Rp 2,3 triliun, kenapa tak optimis lagi? realisasinya jelas loh ini, data BPK, saya pikir bisa dibagi-bagi ini pendapatan yang sebenarnya, karenanya pertanyaannya ke mana ini pendapatan yang sebenarnya," jelasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca SelengkapnyaMenurutnya, banyak spekulasi yang muncul bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan Gibran
Baca SelengkapnyaHal ini lah yang terungkap dalam persidangan kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo
Baca SelengkapnyaFoto-foto adanya penumpukan bansos itu merupakan bukti kuat.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaAhmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca SelengkapnyaTerbit juga sempat terseret pada kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.
Baca Selengkapnya