Follow
Ini gambaran umum isi Deklarasi Bali dalam kongres MK ketiga se-Asia
Merdeka.com - Delegasi negara anggota kongres ketiga Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution di Convention Center, Nusa Dua, Bali, menggodok Deklarasi Bali. Deklarasi Bali ini akan memuat beberapa poin penting termasuk di dalamnya menyelesaikan persoalan menggunakan pendekatan hukum.
"Intinya mengenai pernyataan bersama mengenai hal yang sesuai kewenangan kita. Menjaga situasi hukum, tegaknya pemerintah yang demokratis, dijalankan dengan demokratis dan penegakkan hukum dalam setiap hal. Yang diutamakan pendekatan-pendekatan secara hukum. Berikutnya bagaimana menegakkan HAM termasuk di dalamnya hak warga negara," jelas Presiden Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution, Arief Hidayat di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/8).
Arief yang juga Ketua MK ini menambahkan, pembahasan dan penyusunan draft Deklarasi Bali sudah dilakukan sejak Rabu (10/8) kemarin. Isi draft tersebut kemudian didorong dalam Kongres ke-3 AACC yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tadi pagi.
-
Kenapa Deklarasi Istiqlal penting bagi Bali Interfaith Movement? Alissa menyampaikan bahwa Deklarasi Istiqlal menjadi kerangka kerja dan semangat dari kegiatan kolaborasi tersebut. Deklarasi Istiqlal, menurut Alissa, perlu terus digemakan dan menjadi inspirasi untuk semua umat.
-
Apa tujuan pertemuan PDIP di Bali? 'Hari ini Ibu Megawati akan memimpin langsung konsolidasi PDIP di Bali, di mana seluruh kader partai dihadirkan untuk mengompakkan suatu semangat juang dan kita lihat Bali ini militansinya sangat tinggi.'
-
Apa saja poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024? Adapun poin-poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Jadwal Serentak Pemilihan dijadwalkan pada waktu yang sama untuk semua daerah, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam proses pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan jadwal yang serentak, diharapkan penyelenggara pemilu dapat lebih fokus dalam persiapan dan pelaksanaan, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan ketidakteraturan. 2. Pengetatan Syarat bagi Calon Undang-undang ini juga memperketat persyaratan bagi calon kepala daerah. Calon harus memenuhi kriteria tertentu yang lebih ketat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, termasuk persyaratan pendidikan, pengalaman, dan integritas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam Pilkada memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai untuk memimpin daerahnya. 3. Penguatan Peran Pengawasan Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, undang-undang ini memperkuat peran lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara. Bawaslu diberi wewenang lebih besar untuk melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Apa dasar negara Indonesia? Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia.
-
Apa yang terjadi di Bali? Tanah longsor menimpa sebuah rumah di Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Jumat (7/7) pagi.
"Intisari yang disampaikan di kongres akan dimasukkan di dalam Deklarasi Bali," ujarnya.
Setelah Deklarasi Bali dirampungkan, lanjut dia, hasilnya akan disampaikan langsung kepada seluruh delegasi negara anggota AACC sebelum penutupan Kongres ke-3 AACC berlangsung. Deklarasi Bali akan disampaikan oleh Arief Hidayat selaku tuan rumah penyelenggaraan kongres ke-3 AACC.
"Deklarasi Bali yang menyampaikan saya, tapi saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mereka masing-masing. Saya sebagai Presiden MK Indonesia sekaligus Presiden AACC harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu undang-undang kita, bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia," tutupnya. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiRakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerin
Baca Selengkapnya
Di sisi lain, Sigit menekankan, salah satu deklarasi yang diinisiasi Indonesia
Baca Selengkapnya
Sidang umum ini juga akan membahas isu penanganan demokrasi di Myanmar, merealisasikan SDG'S, dan isu upaya mewujudkan ekonomi hijau.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca Selengkapnya
Pendatang dari dalam atau luar negeri ke Bali kian banyak. Sayangnya, tak semua dari mereka benar-benar ingin berwisata melainkan berbuat kriminal.
Baca Selengkapnya
Mari Elka Pangestu menilai konsep umat Hindu di Bali yaitu Tri Hita Karana relevan sebagai pedoman tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Ada tiga hal yang didorong Jokowi dalam KTT AIS 2023
Baca Selengkapnya
Puncak agenda ini dihadiri oleh berbagai tokoh global dan tokoh nasional.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data UPT PPA Bali mencatat ada 154 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Rizieq Shihab hingga Din Syamsuddin menyerahkan dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait dua sengketa Pilpres 2024 ke MK.
Baca Selengkapnya
WWF ke-10 di Bali sukses menghasilkan Compendium of Concrete Deliverables and Actions berupa 113 proyek kesepakatan proyek dan sanitasi senilai USD 9,4 miliar.
Baca Selengkapnya