Ini gelar kekuatan TNI-Polri atasi pembakaran hutan

Merdeka.com - Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan telah berada pada titik mengkhawatirkan. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menghentikan bencana kabut asap, mulai dari mengerahkan ribuan pasukan TNI dan menerjunkan puluhan penyidik Polri dengan membidik para tersangka pembakaran lahan, sampai menindak korporasi (perusahaan) yang diduga terlibat.

Berikut upaya pemerintah melalui TNI dan Polri mengatasi pembakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dihimpun merdeka.com, Rabu (16/9) :

TNI kirim 1.150 prajurit

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan sebanyak 1.150 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberangkatkan secara estafet dengan 3 pesawat Hercules C 130. Prajurit TNI tersebut terdiri Marinir, Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) dan Kopaskhas (Komando pasukan Khas) TNI AU."Saya bangga dengan kesiapan prajurit karena ini tugas mendadak tapi prajurit selalu siap membantu negara," ucap Gatot di Jakarta, Kamis lalu(10/9)."Saya bangga dan terima kasih atas kesiapan prajurit. Pemerintah baru kemarin sore memberikan perintah, sekarang kalian sudah berangkat. Untuk itu laksanakan tugas dengan baik. Kepada setiap satuan tugas dapat menyisir sudut hutan dan mencari titik-titik api, dengan alat pemadam ataupun dengan alat seadanya yang bisa memadamkan api," tegasnya.Lebih lanjut, Jenderal bintang tiga ini mengatakan ada dua batalyon dikirim ke Sumatera Selatan, sedangkan satu batalyon di Jambi juga untuk mengatasi kebakaran di Sumsel karena wilayahnya lebih dekat dari Jambi. Para prajurit akan dilengkapi dengan sepatu boat, masker, dan mesin pompa air masing-masing batalyon dengan pipa sepanjang 60 meter."Perhatikan juga faktor keamanan dan kondisi apapun menggunakan alat keselamatan kerja. Manfaatkan sesuatu apapun untuk memadamkan api," pinta Gatot.Selain pasukan Gatot juga menerjunkan empat pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan dan logistik.Dia pun mengaku prihatin dengan kondisi asap yang membuat masyarakat tersiksa. Karena itu harus ada langkah konkrit secara cepat untuk menanggulanginya."Kita punya negara yang banyak oksigen kenapa sampai ada yang tidak dapat udara segar. Ada yang sampai kesulitan. Ini membuat prihatin," tutupnya.

Kapolda Riau sebar 250 ribu maklumat

Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Riau, Kombes Pol Sugiyono mengatakan telah menyebarkan maklumat/imbauan Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan, terkait larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat. Upaya tersebut merupakan sebagai bentuk pencegahan (preemtif) agar permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berkembang lebih besar."Sebelum musibah karhutla ini terjadi, kita sudah melakukan upaya preemtif. Sebanyak 250 ribu maklumat Kapolda Riau pun sudah disebarkan ke masyarakat," jelas Sugiyono di Riau, Jumat (31/7).Sugiyono menegaskan maklumat tersebut disebarkan dengan menggunakan helikopter dan didelegasikan ke Polres-Polres. "Selain itu, anggota Bhabinkamtibmas juga memasang baliho yang ditempatkan di tempat-tempat keramaian dan lahan-lahan yang berpotensi terbakar. Satu polres sudah disiapkan 10 baliho," kata Dia."Jika terjadi kebakaran, maka Bhabinkamtibmas dan MPA (Masyarakat Peduli Api) langsung melakukan pemadaman," imbuhnya.Polda Riau juga bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Kehutanan, untuk melakukan penyuluhan untuk pencegahan karhutla berbasis masyarakat. "Satu angkatan diikuti sebanyak 70 orang dari berbagai kabupaten/kota. Saat ini, sudah ada 6 angkatan yang dimulai sejak Februari 2015 lalu," paparnya.

Mabes Polri kirim 70 penyidik

Karo Penmas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan Mabes Polri menerjunkan 70 penyidik yang berasal dari empat Polda. Ke-70 penyidik tersebut akan dikoordinasikan oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan."Mabes Polri akan menerjunkan tim yang terdiri dari satgas penanggulangan kebakaran hutan dan Brimob, dan beberapa personel dari Polda, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali yang dikoordinasikan Bareskrim," kata Agus di Mabes Polri, Selasa (15/9).Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Yazid Fanani menambahkan, saat ini Bareskrim tengah menangani 131 kasus pembakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatera Selatan. "Kasus tersebut melibatkan 126 orang tersangka dan melibatkan 24 korporasi," ungkapnya.Selain itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Iza Fadri mengatakan, penyidik Mabes Polri  sengaja diterjunkan untuk membantu jajaran Polda Sumsel menyelidiki sejumlah kasus yang tengah ditangani."Ada 50 penyidik dari Mabes dikirim ke Sumsel, juga 20 ke Jambi. Itu khusus menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan," kata Iza.Lebih jauh Iza mengatakan, pihaknya sudah memetakan polres mana saja yang diprioritaskan menjadi markas penyidik tersebut. Seperti Polres Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Muara Enim. "Rencananya mereka tiba di Palembang hari ini. Nanti langsung kita arahkan polres mana saja," jelasnya.Menurutnya, saat ini kepolisian sedang menyelidiki 33 kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan rincian, 19 berasal dari korporasi (perusahaan) perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, serta 14 perorangan. "Untuk perusahaan ada enam naik ke penyidikan, sedangkan perorangan semuanya tersangka," bebernya.Selain penyidik khusus, ada juga 200 anggota Brimob Mabes Polri yang bakal datang ke Sumsel. Kehadiran brimob tersebut untuk membantu seribu anggota TNI dan tim pemadam darat dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. "Untuk Brimob itu akan padamkan api, jumlahnya 200 anggota. Jambi juga kebagian 200 Brimob," ujar Iza.Bareskrim Mabes Polri juga telah menetapkan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group sebagai tersangka pembakar lahan dan hutan. Dua perusahaan lainnya, TPR dan WNI telah ditingkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

Bareskrim tetapkan 107 tersangka pembakar hutan

Kabag Penum Mabes Polri Kombes Suharsono mengatakan, penyidik Mabes Polri telah menetapkan 107 orang tersangka dan 1 korporasi dari 68 perkara kebakaran hutan yang menyebabkan timbulnya kabut asap. 68 perkara tersebut terdiri dari wilayah Riau sebanyak 13 kasus, wilayah Sumatera Selatan 16 kasus, wilayah Kalimantan Tengah 28 kasus, wilayah Kalimantan Barat 6 kasus, dan wilayah Jambi 5 kasus."Dari 68 perkara yang kita tangani, yang menjadi tersangka ada 107 orang," kata Suharsono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (14/9)."Sampai hari ini yang sudah masuk ke penyidikan ada 68 perkara yaitu Riau 13, Sumsel 16, Kalteng 28, Kalbar 6, Jambi 5. Jadi jumlah ada 68 perkara yang sedang kita tangani. Yang sudah dinyatakan lengkap penyidikannya ada 13 perkara di Propinsi Riau," imbuhnya.Di tempat terpisah, Kabareskim Komjen Anang mengatakan dari 4 korporasi atau perusahaan yang diperiksa, satu di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan."Ya tiga korporasi yang sedang dilakukan penyelidikan. Satu sudah, tiga masih tahap evaluasi. Artinya dalam waktu dekat akan mengambil langkah berikutnya," kata Anang.Para tersangka sedang diproses untuk diselidiki secara mendalam guna."Ya, satu sudah disidik dan dua lainnya sudah melalui tahap pemeriksaan dan yang kita keduanya kita melakukan evaluasi dan pendalaman. Ada tiga kasus yang dilaporkan kepada saya, sekarang sedang disidik kemudian satu kasus yang sudah mendekati itu. Dalam waktu dekat kita akan ambil langkah selanjutnya," tuturnya.Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkap 10 inisial nama perusahaan yang diduga sengaja membakar lahan sehingga menyebabkan bencana kabut asap. Perusahaan itu berada di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah."Perusahaan asing, tapi pemegang sahamnya orang Indonesia," kata Badrodin di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/9) malam. Sepuluh perusahaan itu, yakni:1 PT. PMH2 PT. RPB3 PT. RPS4 PT. LIH5 PT. MBA6 PT. GAP7 PT. ASP8 PT. KAL9 PT. RJP10 PT. SKMLebih jauh Jenderal bintang empat ini mengatakan, pihaknya akan memproses pidana 10 perusahaan tersebut. "Soal sanksi yang nanti akan dijatuhkan bisa bervariasi. Ada yang kena 1 tahun, ada yang kena berapa bulan," pungkasnya. (mdk/bal)