Ini Hal yang Dilarang dan Boleh Dilakukan Selama PSBB di Kota Bandung

Merdeka.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung akan dijalankan pada Rabu (22/4). Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pelaksanaan PSBB. Perwal tersebut, mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

"Hal yang paling utama adalah aturan ini harus dipahami oleh semua pihak, bukan hanya gugus tugas saja, tapi oleh warga masyarakat," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, seperti dilansir Antara, Minggu (19/4).

Perwal tersebut, di antaranya mengatur sejumlah tempat publik yang diperbolehkan untuk beroperasi dan yang tidak. Kemudian pembatasan mobilitas masyarakat untuk meminimalisasi interaksi.

"Pasar boleh buka, tapi kita imbau (masyarakat) harus belanja daring, tapi kalau mau buka, pedagang harus pakai masker, jaga jarak. Kalau itu masih terjadi, masyarakat setelah belanja yang dibutuhkan, harus langsung pulang," katanya.

Dalam Perwal Nomor 14 Tahun 2020 tersebut, juga terdapat penegakan hukum yang akan diambil oleh Pemkot Bandung. Di antaranya, menindak secara administratif terhadap warga, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Tindakan tersebut berupa teguran lisan, peringatan, catatan kepolisian terhadap pelanggar, atau penahanan kartu identitas. Selain itu, apabila ada kerumunan akan dilakukan pembatasan, penghentian atau pembubaran kegiatan.

"Sanksi lebih mengarah pada edukasi dan peringatan. Tapi kalau memaksakan, contohnya seperti pusat perbelanjaan yang membandel ini ujung-ujungnya kita punya ruang untuk pencabutan izin atas usaha yang bersangkutan," katanya.

PSBB Bisa Diperpanjang

Ema Sumarna mengingatkan warga, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dijalankan pada Rabu (22/4), bakal sia-sia jika tidak ada komitmen masyarakat untuk berdisiplin.

"Saya harapkan 14 hari (PSBB) itu kita semua berdisiplin, jangan terjadi pelanggaran, karena kalau ini gagal, bakal sia sia," kata Ema.

Dia mengingatkan kemungkinan terburuk jika warga tak disiplin. Jika penerapan PSBB gagal atau tak ada hasil positif, PSBB dimungkinkan diperpanjang. Namun, itu justru dapat menjadi beban bagi semua pihak.

"Tenaga terkuras, pikiran terkuras, biaya terkuras, psikologi terkuras. Masak mau diperpanjang lagi, ini akan menambah beban psikologi. Kalau ini terus terjadi ya yang terburuk bisa terjadi, walaupun itu tidak kami harapkan," katanya.

Karena itu, jangan sampai ada yang tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan PSBB. Karena, baik satu orang maupun sekelompok orang yang melanggar, bisa membuat PSBB tidak berjalan efisien.

"Bisa terjadi gejolak sosial (jika PSBB diperpanjang), gara-gara ego sebuah kelompok yang tidak disiplin, ini harus jadi komitmen bersama, bukan hanya pemkot atau gugus tugas, tapi ini harus komitmen semua lapisan masyarakat, ikuti Perwal," katanya.